Bicara Myanmar, Kamala Harris: AS Akan Terus Tekan Rezim untuk Akhiri Kekerasan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Kamala Harris menyatakan, negaranya akan terus menekan Myanmar untuk mengakhiri kekerasan setelah junta militer mengkudeta pemerintahan resmi pada tahun 2021.

Isu terkait Myanmar ini disampaikan Kamala Harris di depan kepala negara ASEAN dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-Amerika Serikat ke-11 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/9/2023).

"Amerika Serikat akan terus menekan rezim tersebut untuk mengakhiri kekerasan yang mengerikan," kata Kamala dalam pertemuan, Rabu.

Baca juga: Bertemu Jokowi, Kamala Harris Sebut AS Ingin Tingkatkan Arus Bisnis dengan Indonesia

Kamala menuturkan, AS akan menekan Myanmar untuk membebaskan semua orang yang ditahan secara tidak adil dan membangun kembali jalan Myanmar menuju demokrasi inklusif.

Ia menyatakan, tetap mendukung Konsensus Lima Poin (5PC) yang menjadi acuan ASEAN dalam membantu penyelesaian konflik di Myanmar.

"Kami akan terus mendukung konsensus lima poin ASEAN secara lebih luas. Dan menunjukkan hubungan abadi dan penting antara Amerika Serikat dan Asia Tenggara," ucap Kamala.

Lebih lanjut, Kamala menuturkan, AS mempunyai komitmen bersama terhadap peraturan dan norma internasional.

ASEAN, kata dia, merupakan inti dari komitmen Amerika Serikat terhadap Indo Pasifik.

"Seperti yang dijelaskan dalam strategi Indo Pasifik Amerika Serikat, kami berkomitmen terhadap sentralitas ASEAN. Dan saya senang bahwa visi kolektif kita untuk Indo Pasifik memiliki keselarasan yang kuat," kata Kamala.

Baca juga: Junta Myanmar Kecam Pernyataan ASEAN tentang Kekerasan Militer

Situasi di Myanmar menjadi tidak kondusif setelah junta militer mengkudeta pemerintahan pada 1 Februari 2021.

Junta militer menculik Presiden Myanmar Win Myint hingga penasihat negara sekaligus ketua Partai Liga Demokrasi Nasional (NLD) Aung San Suu Kyi.

Karena kudeta tersebut, warga di Myanmar akhirnya melakukan demo besar-besaran menolak junta militer. Namun, junta militer menggunakan kekerasan untuk melawan warga.

Akhirnya, ASEAN membuat kesepakatan 5PC. Di pertemuan itu, hadir pula pemimpin junta militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, dan ditujukan untuk membantu Myanmar mengatasi krisis politiknya.

Baca juga: Tidak Khawatir Situasi Konflik, Indonesia Perkuat Kerja Sama Dagang dengan Myanmar

Kendati begitu, junta militer Myanmar melakukan pelanggaran konsensus. Kemudian, ASEAN sepakat memblokir Myanmar dari segara aktivitas di level politik.

Myanmar tidak pernah lagi diundang alias dilarang menghadiri pertemuan tingkat senior di ASEAN hampir dua tahun terakhir, termasuk pertemuan menteri luar negeri ASEAN dan kepala pemerintahan.