Polri Majukan Seleksi Sekolah Calon Jenderal ke Awal Tahun 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) akan memajukan proses pelaksanaan seleksi Pendidikan Pengembangan Pimpinan Tinggi (Dikbangpimti) atau sekolah calon jenderal tahun 2024.

Adapun pada tahun-tahun sebelumnya, pendidikan untuk sekolah calon jenderal diadakan pada bulan Maret. Namun untuk tahun depan akan dimulai pada awal tahun 2024.

"Proses seleksi Dikbangpimti tahun ini dimajukan jadwal pelaksanaannya. Lebih awal dari tahun-tahun sebelumnya," kata Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As-SDM) Irjen Dedi Prasetyo dalam keterangannya, Selasa (5/9/2023).

Dedi mengungkapkan alasan dimajukan jadwal pelaksanaan seleksi Dikbangpimti yakni adanya pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024.

Baca juga: Empat Pj Gubernur yang Baru Dilantik Berasal dari TNI-Polri, Mendagri Pastikan Sudah Purnawirawan

"Mengingat kita akan menghadapi rangkaian tahapan pemilu 2024 yang sangat padat di penghujung tahun," ujar Dedi.

Menurut Dedi, pihaknya telah melakukan Pengambilan Sumpah dan Penandatanganan Pakta Integritas seleksi Prodik Sespimti Polri Dikreg ke-33, PPRA LXVI dan LXVII Lemhanas RI serta PKN TK-I LAN RI T.A. 2024 di Auditorium STIK untuk mengawali pelaksanaan seleksi sekolah calon jenderal pada Senin (4/9/2023) kemarin.

Mantan Kepala Divisi Humas itu menjelaskan, dalam rangka menghadapi Pemilu 2024, akan ada beberapa kebijakan dan fleksibilitas yang perlu diambil oleh panitia pelaksana untuk para peserta seleksi.

Langkah tersebut, kata Dedi, bisa diambil jika terjadi hal-hal kontijensi yang menuntut kehadiran peserta seleksi.

Baca juga: Polri Sebut Rocky Gerung Minta Jadwal Klarifikasi di Bareskrim Diundur Jadi Rabu Lusa

"Kebijakan dan fleksibilitas yang diambil panitia pelaksana agar tidak mengganggu dinamika kamtibmas dan operasional kepolisian yang dilaksanakan jelang diselenggarakannya pemilu 2024," imbuhnya.

Selain itu, Dedi mengatakan akan ada perubahan lainnya pada seleksi kali ini yaitu Tes Potensi Akademik (TPA) diganti menjadi Tes Potensi Manajerial Kepemimpinan (TPMK).

Perubahan tes itu merupakan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga program prioritas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menjadikan peningkatan kemampuan dan kompetensi para perwira menengah (pamen) ini penting.

Mantan Kapolda Kalimantan Tengah ini juga mengingatkan agar seluruh panitia yang terlibat untuk mewujudkan seleksi yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (Betah) terkait pelaksanaan seleksi Dikbangpimti 2024.

"Sebagai bentuk transparansi ada pelibatan dari pengawasan internal dan eksternal untuk menghindari terjadinya pelanggaran dan penyimpangan selama proses seleksi baik dari panitia maupun peserta seleksi," ungkap Dedi.