Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Harap Bank Dunia Wujudkan Sistem Keuangan yang Adil, Terutama bagi Negara Berkembang

Kompas.com - 04/09/2023, 22:32 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo berharap, Bank Dunia dapat mewujudkan sistem keuangan yang lebih adil bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Harapan ini ia sampaikan saat bertemu dengan Presiden Bank Dunia Ajay Banga dan delegasi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (4/9/2023).

"Indonesia dan negara berkembang lain menaruh harapan besar kepada Anda untuk wujudkan sistem keuangan global yang lebih adil bagi semua, terutama bagi negara berkembang," kata Jokowi, Senin, dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Presiden Jokowi Terima Bos Bank Dunia, IMF, dan World Economic Forum di Istana Jelang KTT ASEAN

Jokowi meyakini, Banga menyadari kritik yang diarahkan ke Bank Dunia, termasuk dari Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengenai kurangnya perhatian pada kepentingan negara-negara berkembang.

Menurut Jokowi, situasi ketidakpastian global saat ini berdampak pada pembangunan di negara berkembang.

Oleh karena itu, ia memandang perlu adanya kolaborasi lintas pemangku kepentingan untuk menghadapi situasi tersebut.

“Saya ingin jajaki potensi kolaborasi Bank Dunia dengan Indonesia dan ASEAN untuk jawab tantangan tersebut,” kata Jokowi.


Kepala Negara juga menyampaikan komitmen Indonesia dalam pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dalam pertemuan dengan Banga.

Baca juga: Imbas Indeks Performa Logistik RI Turun, Kadin Minta Bank Dunia Hitung Ulang 4 Indikator

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mendorong penguatan komitmen untuk merealisasikan pembiayaan dan investasi dalam transisi energi dan ekonomi hijau.

“Berbagai terobosan telah kami lakukan, termasuk pengembangan EBT dan upaya penerapan pajak karbon. Tapi tidak semua negara dapat penuhi kebutuhan pembiayaan hijau,” kata Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com