Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Dinilai Sulit Bertahan di Koalisi Perubahan jika PKB Masuk dan Cak Imin Jadi Cawapres Anies

Kompas.com - 02/09/2023, 06:01 WIB
Singgih Wiryono,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai sulit bertahan lebih lama jika Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) memberikan karpet merah kepada Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin jadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Anies Baswedan.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan, PKS memiliki basis suara dan spektrum ideologi yang jauh berbeda dengan PKB.

"Kalau betul PKS masih di barisan pendukung koalisi Anies, tidak mudah menyatukan basis suara PKS dengan PKB, karena mereka biasanya berada di spektrum politik dan ideologi yang berbeda. Itu yang jadi PR (pekerjaan rumah) untuk Anies dan koalisi untuk melakukan konsolidasi ulang," ujar Yunarto kepada Kompas.com, Jumat (1/9/2023) malam.

Baca juga: SBY Ungkap Ada Menteri Jokowi Ajak Demokrat Koalisi dengan PKS-PPP, Sebut Pak Lurah Sudah Tahu

Ia mengatakan, PKS dan PKB bukan hitungan matematika semakin banyak koalisi semakin baik suara untuk Anies.

"Karena politik bukan matematika 1+1=2, ketika dia berada di spektrum dan ideoligi berbeda, bisa jadi dia akan jadi air dan minyak, itu yang menurut saya jadi PR," kata Yunarto.

Yunarto mengatakan, ambang batas syarat pencalonan presiden dan wakil presiden juga sudah terpenuhi dari Nasdem dan PKB.

"Jadi, risiko masuknya Cak Imin dan keluarnya Demokrat ini sudah terlewati. Pertanyaannya apakah tetap mempertahankan PKS atau tidak," ujarnya.

Baca juga: PKS Tetap Dukung Anies meski Pilih Cak Imin Cawapres, Ini Kemungkinan Alasannya

Diberitakan sebelumnya, Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS Almuzammil Yusuf mengatakan, pihaknya tetap mendukung Anies Baswedan sebagai bakal capres pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Pernyataan ini disampaikannya menyusul kabar Partai Nasdem menggandeng PKB dalam kerja sama politik dan memilih Cak Imin sebagai bakal calon cawapres Anies.

Almuzammil mengatakan, sikap ini sesuai keputusan Musyawarah Majelis Syuro (MMS) VIII.

"Bahwa PKS secara resmi mendukung dan mengusung Saudara Anies Rasyid Baswedan sebagai calon Presiden Republik Indonesia pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI tahun 2024," ujar Almuzammil dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com pada 31 Agustus 2023.

Selain itu, Almuzammil menyebut, sikap ini sesuai dengan kesepakatan yang termaktub dalam piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang diteken Nasdem, PKS, dan Demokrat.

Oleh karena itu, PKS menyatakan akan berjuang sebaik-baiknya untuk memenangkan Anies di Pilpres 2024.

"Piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) bahwa dalam penentuan Calon Wakil Presiden RI ditentukan oleh Calon Presiden RI Anies Rasyid Baswedan," kata Almuzammil.

Baca juga: PKS Tetap Dukung Anies meski Gandeng Cak Imin Jadi Cawapres

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengungkapkan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh telah sepakat dengan Anies Baswedan menunjuk Muhaimin sebagai bakal cawapres.

Demokrat menilai, langkah Anies dan Nasdem telah mengkhianati kesepakatan pembentukan KPP. Pihaknya juga menilai mereka telah mengambil keputusan sepihak menyetujui kerja sama dengan PKB.

"Juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan,” kata Riefky dalam keterangannya pada 31 Agustus 2023.

Pada Jumat ini, Demokrat akhirnya resmi menarik dukungan untuk Anies Baswedan sekaligus keluar dari KPP.

Baca juga: Demokrat Resmi Cabut Dukungan untuk Anies Baswedan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non-Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non-Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com