Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Wacana Duet Anies-Muhaimin, Said Abdullah: Poros Politik Ganjar Paling Solid

Kompas.com - 01/09/2023, 11:41 WIB
Inang Sh ,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar disebut-sebut akan menjadi bakal calon wakil presiden (bacawapres) mendampingi bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Said Abdullah mengatakan bahwa wacana itu muncul setelah Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra Prabowo Subianto mengumumkan nama Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Untuk diketahui, Gerindra dan PKB sebelumnya telah menggagas Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Koalisi ini pun dianggap telah bubar oleh PKB.

Said menilai, hal tersebut menunjukkan dinamika politik yang masih sangat tinggi.

Baca juga: Said Abdullah: Jangan Benturkan Ibu Mega dan Pak Jokowi, Enough is Enough

“Meskipun ditandai berbagai bentuk dansa politik dan segala bentuk penandatanganan kerja sama politik di muka publik, tetapi fakta politik justru menunjukkan hal lain,” katanya dalam siaran pers, Jumat (1/9/2023). 

Menurutnya, bongkar pasang kerja sama menjelang masa pendaftaran capres dan cawapres masih sangat dinamis.

“Ibarat antara mur dan baut, bisa buka dan pasang. Kenyataan ini justru menandakan bahwa poros politik yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai bacapres justru yang sejauh ini paling solid,” ujarnya. 

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu menyebutkan, PDI-P beranggapan bahwa kerja sama politik harus didasarkan pada ide dan cita-cita bersama ke depan.

Baca juga: Said Abdullah Dukung Ajakan BI agar Negara ASEAN Gunakan Mata Uang Lokal

“Kerja sama politik didasarkan pada semangat bersama yang lebih mendasar dalam melihat kita sebagai sebuah bangsa ke depan,” ucapnya. 

Said menilai, model kerja sama politik seperti itu akan jauh lebih kokoh ketimbang kerja sama yang didasarkan pada politik “dagang sapi”.   

Dia menegaskan, kerja sama politik PDI-P disemangati politik gotong royong dan membangun ikatan batin. 

“PDI-P menghindari model politik dagang sapi, karena berburu kekuasaan semata akan cenderung mengabaikan suasana kebatinan publik,” ungkapnya. 

Adapun angka split ticket voting dari survei Indikator Politik, Litbang Kompas, dan Lembaga Survei Indonesia (LSI) terbaru sangat besar.

Baca juga: Said Abdullah Sebut Gibran sebagai Kader PDI-P yang Paham Fatsun Politik

Said menilai, data itu menunjukkan bahwa keinginan elite partai politik terkadang tidak sejalan dengan harapan basis pendukungnya dan lebih-lebih publik. 

“Akibatnya, basis dukungan terhadap sosok capres maupun cawapresnya tidak senantiasa diikuti sebagian besar para pendukung partai yang mengusungnya,” ujarnya. 

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com