Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Tuding Surya Paloh Tunjuk Muhaimin Jadi Cawapres Anies, Nasdem: Enggak Ngerti

Kompas.com - 31/08/2023, 21:25 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengklaim tak mengetahui tudingan Partai Demokrat soal penunjukan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan.

Tudingan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (31/8/2023).

Riefky mengatakan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Anies Baswedan mengambil keputusan sepihak tanpa melibatkan Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“Ya enggak ngerti, tanya sama Demokrat. Demokrat yang menyampaikan itu seperti apa karena kami sendiri belum dengar,” ujar Ali di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Kamis malam.

Baca juga: PKS Bakal Segera Umumkan Sikap Terkait Rumor Duet Anies-Muhaimin

Ali mengungkapkan, belum ada komunikasi lanjutan dengan Partai Demokrat terkait tudingan tersebut.

“Belum sempat (komunikasi),” kata dia.

Ia pun mengakui bahwa Surya Paloh dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu pada hari Kamis ini. Tetapi, Ali tak menyampaikan di mana lokasi dan jam pertemuannya.

Begitu pun, Ali mengaku tidak memahami apa isi pembicaraan keduanya.

“Hanya Pak Jokowi dan Pak Surya lah yang tahu,” ujarnya.

Baca juga: Anies-Muhaimin Disebut Bakal Duet, PPP Ajak Demokrat-PKS Gabung Koalisi Pendukung Ganjar

Sebelumnya, Riefky mengatakan bahwa Anies sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai bakal cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) pada 14 Juni 2023.

Namun, Surya Paloh kemudian bertemu Muhaimin Iskandar dan menyepakati kerja sama antara Nasdem-PKB.

Bahkan, Anies juga mengaku telah menyepakati keputusan Surya Paloh yang memasangkannya dengan Muhaimin untuk menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan, pengkhianatan terhadap piagam koalisi yang telah disepakati oleh ketiga parpol,” kata Riefky, Kamis.

Baca juga: Duet Anies-Muhaimin, PKS Diprediksi Tetap Dukung, Demokrat Akan Evaluasi Total

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com