Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebut Indonesia Ekspor Bahan Mentah Sejak Zaman VOC, Jokowi: Jangan Diteruskan

Kompas.com - 31/08/2023, 13:37 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo kembali menegaskan bahwa Indonesia harus berhenti mengekspor bahan mentah dan mulai melakukan hilirisasi industri terhadap sumber daya alam yang dimiliki.

Jokowi mengatakan, Indonesia sudah ratusan tahun menjadi pengekspor bahan mentah atau sejak era pemerintahan kolonial Belanda.

"Ini harus jadi kesadaran kita semuanya karena sudah 400 tahun kita ekspor bahan mentah, sejak VOC. Sekali lagi, jangan diterus-teruskan," kata Jokowi dalam pembukaan Rakernas XVIII Hipmi di ICE BSD, Tangerang, Kamis (31/8/2023).

Baca juga: Soal Hilirisasi, Jokowi: Kita Ini Ekspor Bahan Mentah sejak VOC...

Jokowi menyatakan, tekanan dari Uni Eropa, World Trade Organization (WTO), maupun International Monetary Fund (IMF) hendaknya tidak membuat Indonesia mundur dan berhenti melakukan hilirisasi.

"Nanti akan saya pesan juga kepada presiden yang berikut, yang akan datang, jangan sampai menghentikan namanya hilirisasi, karena rugi besar kita," kata Jokowi.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu menuturkan, menurut perhitungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), pendapatan per kapita Indonesia dapat meningkat mencapai 10.900 dollar AS pada 10 tahun yang akan datang.

Kemudian, pendapata per kapita Indonesia diperkirakan mencapai 15.800 dollar AS pada 15 tahun yang akan datang, dan 15.800 dollar AS pada tahun 2045. Hal ini bisa dicapai jika semua sektor dihilirisasikan.

Ia pun mengingatkan bahwa hilirisasi tidak hanya dilakukan pada sektor pertambangan, tapi juga sektor-sektor pertanian dan perkebunan seperti industri rumput laut maupun dan kelapa sawit.

Baca juga: Canda Jokowi Sebut Hipmi Himpunan Para Menteri Indonesia...

Jokowi menyayangkan, komoditas tersebut selama ini masih diekspor dalam bentuk mentah, padahal bisa diolah menjadi barang jadi atau setengah jadi sebelum dijual ke luar negeri.

"Jangan biarkan mentahan-mentahan itu terus diekspor. Industrialisasikan, hillirisasikan dalam negeri agar kesempatan kerja yang terbuka, nilai tambah kita dapatkan," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com