Salin Artikel

Sebut Indonesia Ekspor Bahan Mentah Sejak Zaman VOC, Jokowi: Jangan Diteruskan

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo kembali menegaskan bahwa Indonesia harus berhenti mengekspor bahan mentah dan mulai melakukan hilirisasi industri terhadap sumber daya alam yang dimiliki.

Jokowi mengatakan, Indonesia sudah ratusan tahun menjadi pengekspor bahan mentah atau sejak era pemerintahan kolonial Belanda.

"Ini harus jadi kesadaran kita semuanya karena sudah 400 tahun kita ekspor bahan mentah, sejak VOC. Sekali lagi, jangan diterus-teruskan," kata Jokowi dalam pembukaan Rakernas XVIII Hipmi di ICE BSD, Tangerang, Kamis (31/8/2023).

Jokowi menyatakan, tekanan dari Uni Eropa, World Trade Organization (WTO), maupun International Monetary Fund (IMF) hendaknya tidak membuat Indonesia mundur dan berhenti melakukan hilirisasi.

"Nanti akan saya pesan juga kepada presiden yang berikut, yang akan datang, jangan sampai menghentikan namanya hilirisasi, karena rugi besar kita," kata Jokowi.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu menuturkan, menurut perhitungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), pendapatan per kapita Indonesia dapat meningkat mencapai 10.900 dollar AS pada 10 tahun yang akan datang.

Kemudian, pendapata per kapita Indonesia diperkirakan mencapai 15.800 dollar AS pada 15 tahun yang akan datang, dan 15.800 dollar AS pada tahun 2045. Hal ini bisa dicapai jika semua sektor dihilirisasikan.

Ia pun mengingatkan bahwa hilirisasi tidak hanya dilakukan pada sektor pertambangan, tapi juga sektor-sektor pertanian dan perkebunan seperti industri rumput laut maupun dan kelapa sawit.

Jokowi menyayangkan, komoditas tersebut selama ini masih diekspor dalam bentuk mentah, padahal bisa diolah menjadi barang jadi atau setengah jadi sebelum dijual ke luar negeri.

"Jangan biarkan mentahan-mentahan itu terus diekspor. Industrialisasikan, hillirisasikan dalam negeri agar kesempatan kerja yang terbuka, nilai tambah kita dapatkan," ujarnya.

https://nasional.kompas.com/read/2023/08/31/13374851/sebut-indonesia-ekspor-bahan-mentah-sejak-zaman-voc-jokowi-jangan-diteruskan

Terkini Lainnya

PPP Kecewa MK Tolak Gugatannya Terkait Pileg 2024

PPP Kecewa MK Tolak Gugatannya Terkait Pileg 2024

Nasional
Disiapkan PKB Maju Pilkada Jakarta, Ida Fauziyah: Masih Diproses ...

Disiapkan PKB Maju Pilkada Jakarta, Ida Fauziyah: Masih Diproses ...

Nasional
Djoko Susilo Ajukan PK Kedua, Pengacara: Ada Novum yang Bisa Membebaskan

Djoko Susilo Ajukan PK Kedua, Pengacara: Ada Novum yang Bisa Membebaskan

Nasional
Rakernas Pertama Tanpa Jokowi, PDI-P: Tidak Ada Refleksi Khusus

Rakernas Pertama Tanpa Jokowi, PDI-P: Tidak Ada Refleksi Khusus

Nasional
Ida Fauziyah Sebut Anies Baswedan Masuk Radar PKB untuk Pilkada DKI 2024

Ida Fauziyah Sebut Anies Baswedan Masuk Radar PKB untuk Pilkada DKI 2024

Nasional
Soal Undangan Jokowi ke Rakernas PDI-P, Puan: Belum Terundang

Soal Undangan Jokowi ke Rakernas PDI-P, Puan: Belum Terundang

Nasional
Kata Kemenkes soal Gejala Covid-19 Varian KP.1 dan KP.2 yang Merebak di Singapura

Kata Kemenkes soal Gejala Covid-19 Varian KP.1 dan KP.2 yang Merebak di Singapura

Nasional
Dewas Sebut KPK Periode Sekarang Paling Tak Enak, Alex: Dari Dulu di Sini Enggak Enak

Dewas Sebut KPK Periode Sekarang Paling Tak Enak, Alex: Dari Dulu di Sini Enggak Enak

Nasional
MK Sebut 106 Sengketa Pileg 2024 Masuk ke Tahap Pembuktian Pekan Depan

MK Sebut 106 Sengketa Pileg 2024 Masuk ke Tahap Pembuktian Pekan Depan

Nasional
Ingatkan Tuntutan Masyarakat Semakin Tinggi, Jokowi: Ada Apa 'Dikit' Viralkan

Ingatkan Tuntutan Masyarakat Semakin Tinggi, Jokowi: Ada Apa "Dikit" Viralkan

Nasional
Komisi II Setuju Perbawaslu Pengawasan Pilkada 2024, Minta Awasi Netralitas Pj Kepala Daerah

Komisi II Setuju Perbawaslu Pengawasan Pilkada 2024, Minta Awasi Netralitas Pj Kepala Daerah

Nasional
Sri Mulyani Irit Bicara Soal Skema 'Student Loan' Imbas UKT Mahal

Sri Mulyani Irit Bicara Soal Skema "Student Loan" Imbas UKT Mahal

Nasional
Angka IMDI 2023 Meningkat, Indonesia Disebut Siap Hadapi Persaingan Digital

Angka IMDI 2023 Meningkat, Indonesia Disebut Siap Hadapi Persaingan Digital

Nasional
Kejagung Koordinasi dengan KIP soal Transparansi Informasi Publik

Kejagung Koordinasi dengan KIP soal Transparansi Informasi Publik

Nasional
Penerbangan Jemaah Bermasalah, Kemenag: Performa Garuda Buruk

Penerbangan Jemaah Bermasalah, Kemenag: Performa Garuda Buruk

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke