Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alasan Pemerintah Bikin Kampus Merdeka, Dunia Kerja Sangat Beragam

Kompas.com - 31/08/2023, 11:43 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nizam menuturkan alasan pemerintah menginisiasi program Kampus Merdeka adalah membuka pandangan mahasiswa akan luasnya dunia kerja setelah lulus.

Nizam tak masalah jika mahasiswa itu setelah lulus tidak bekerja sesuai dengan teori yang dipelajari selama kuliah.

"Prinsip dari Kampus Merdeka, kita melihat bahwa dunia kerja sangat beragam. Dan kalau kita masih tidak beranjak dari pola pendidikan zaman old, maka lulusan kita akan floating (mengambang), tidak tahu bagaimana harus memilih dan harus memulai dari nol ketika melakukan pilihan," kata Nizam dalam acara Roadshow Jernih Memilih x Gaspol di Serambi Salihara, Minggu (27/8/2023).

Baca juga: GASPOL! Hari Ini: Antara Gaji Tinggi, Passion, atau Lanjut S2?

Nizam mengatakan bahwa Kampus Merdeka membebaskan mahasiswa untuk memilih program magang kerja di luar program studi yang ditempuh.

Mereka, ujar Nizam, bisa memilih untuk mengikuti Kampus Merdeka sejak semester 5 dan 6.

"Sehingga tidak menyesal masuk ke satu jurusan," ujar dia.

Lewat Kampus Merdeka, lanjut Nizam, mahasiswa juga didorong kampus untuk merintis startup atau perusahaan yang baru saja dirintis.

Baca juga: Tak Lagi Wajib Skripsi untuk S1, Mendikbud Serahkan Kewenangan Tugas Akhir ke Kampus Masing-masing

Mahasiswa dipersilakan kampus untuk mempersiapkan startup itu selama satu semester.

Dia menjamin, hal itu tidak akan mengganggu proses perkuliahan mahasiswa tersebut.

"Nah, satu semester, dia mulai masuk inkubasi. Setahun, dia tetap lulus, dia dapat 40 SKS, dia sudah punya perusahaan, dia sudah punya bisnis," tutur Nizam.

Sebagai informasi, Kemendikbudristek telah meluncurkan program Kampus Merdeka di akhir Januari 2020.

Kampus Merdeka merupakan keberlanjutan dari Konsep Merdeka Belajar.

Kala itu, Nizam mengungkap bahwa kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang diluncurkan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim merupakan kerangka untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi.

Nizam mengaku, Kampus Medeka memberikan hak kepada mahasiswa untuk belajar di luar program studinya.

Di program Kampus Merdeka, mahasiswa memiliki kesempatan 1 semester atau setara 20 SKS untuk menempuh pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama.

"Bisa juga paling lama 2 semester atau setara 40 sks menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi berbeda," ucap Nizam belum lama ini, seperti diberitakan Selasa (29/11/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Nasional
Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Nasional
Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

Nasional
KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com