Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Program Langit Biru, Pertamina Kembangkan BBM Ramah Lingkungan dengan RON Minimal 91

Kompas.com - 31/08/2023, 09:22 WIB
Inang Sh ,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan, pihaknya terus mencanangkan program Langit Biru dengan mengembangkan bahan bakar kendaraan berbasis nabati atau bioenergi

Dia menyebutkan, Pertamina pernah menjalankan program Langit Biru dengan menaikkan kadar oktan bahan bakar minyak (BBM) subsidi dari bilangan oktan (RON) 88 ke RON 90. 

“Pertamina akan melanjutkan program Langit Biru Tahap II, dengan menaikkan (kadar oktan) BBM subsidi dari RON 90 ke RON 92,” katanya di Gedung DPR RI, Rabu (30/8/2023).

Nicke menjelaskan, program tersebut akan dilaksanakan mulai 2024. Saat ini, program ini masih dalam tahap kajian dan akan diusulkan kepada pemerintah.

“Sesuai dengan regulasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK), RON minimal adalah 91,” ujarnya dalam siaran pers. 

Baca juga: Gantikan Pertalite, Pertamina Usul Pertamax Green 92 Disubsidi

Untuk itu, dia meminta dukungan semua pihak pada 2024 karena Pertamina akan mengeluarkan Pertamax Green 92, dengan mencampur Pertalite dengan ethanol 7 persen. 

“Dengan demikian, ke depan produk gasoline hanya ada Pertamax Green 92, Pertamax Green 95, dan Pertamax Turbo,” jelasnya.

Nicke menyebutkan, langkah tersebut sudah sesuai dari aspek lingkungan karena dapat menurunkan karbon emisi dan juga dapat menurunkan impor gasoline.

Vice President of Corporate Communication PT Pertamina Fadjar Djoko Santoso menambahkan, kajian peningkatan kadar oktan BBM RON 90 Pertalite menjadi RON 92 masih terus dikembangkan.

Pengembangan itu merupakan roadmap biofuel yang nantinya akan diusulkan kepada pemerintah.

Baca juga: Pertamina Berencana Hapus Pertalite, Ganti Subsidi Pertamax

“Semangatnya adalah pengembangan bahan bakar nabati ini merupakan upaya Pertamina dalam menghasilkan bahan bakar yang berkualitas dan juga ramah lingkungan,” ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com