Usia Capres-cawapres Banyak Digugat, Ahli: Kapasitas Politik Tak Bergantung Umur, Lihat Saja Emil Salim

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli hukum tata negara, Bivitri Susanti, menjelaskan bahwa pembatasan usia minimum dan maksimum calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) bukan menjadi isu yang lazim diatur ketat.

Dalam artian, negara-negara di dunia mempunyai pertimbangan dan alasannya masing-masing dalam menetapkan pembatasan tersebut.

Bivitri menegaskan, hal itu menunjukkan bahwa diskursus soal usia capres-cawapres bukan sesuatu yang bersifat konstitusional sehingga harus diatur Mahkamah Konstitusi (MK), sebagaimana banjir gugatan terkait hal ini ke MK beberapa waktu terakhir.

"Berbagai negara karena itu menerapkan usia yang berbeda-berbeda mengenai batas umur karena memang sejauh ini tidak ada pembuktian ilmiah pengaruh usia pada kapasitas politik bahkan kinerja," kata pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) itu dalam sidang lanjutan gugatan usia minimum capres-cawapres di MK, Selasa (29/8/2023).

Baca juga: Menanti Putusan MK soal Syarat Usia Capres-Cawapres

"Kapasitas politikus umumnya diukur dari rekam jejak, bukan umur," ucapnya.

Ia juga menambahkan, kapasitas politik dan kemampuan berpikir tidak bisa disamakan dengan kebugaran.

Ia menjadikan Emil Salim, akademikus sekaligus mantan pejabat publik yang malang-melintang sejak Orde Baru, sebagai contoh.

"Kita paham begawan seperti Profesor Emil Salim yang usianya sudah 93 tahun kalau tidak salah, sangat tajam, saya masih sering WA-an dengan beliau untuk berdiskusi soal hukum," ujar Bivitri.

Baca juga: Muncul Gugatan Syarat Usia Maksimal Capres, Kubu Prabowo Contohkan Pemimpin Gaek Dunia

Perkembangan dunia sains dan kedokteran yang cepat serta tak terprediksi dinilai harus jadi acuan majelis hakim untuk memahami bahwa di kemudian hari, Indonesia mungkin membutuhkan perubahan batas usia capres-cawapres.

Sehingga, MK diminta tidak gegabah memutus perkara ini sebagai ranah konstitusi.

"Lazimnya batas usia ditentukan sebagai sebuah policy, bukan isu fixed yang tidak dapat diubah," ujar dia.

Baca juga: Dugaan Cawe-Cawe Jokowi di Balik Syarat Usia Capres-Cawapres, Mungkinkah Gibran Maju?

Sidang ini membahas soal uji materi syarat usia capres-cawapres pada Pasal 169 huruf q Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dalam perkara 29, 51, dan 55/PUU-XXI /2023.

Perkara nomor 29/PUU-XXI/2023 diajukan oleh kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedek Prayudi.

PSI meminta, batas usia minimum capres-cawapres 40 tahun dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai "sekurang-kurangnya 35 tahun", seperti ketentuan Pilpres 2004 dan 2009 yang diatur Pasal 6 huruf q UU Nomor 23 Tahun 2003 dan Pasal 5 huruf o UU Nomor 42 Tahun 2008.

Sementara itu, pada perkara nomor 51/PUU-XXI/2023, penggugat merupakan Sekretaris Jenderal dan Ketua Umum Partai Garuda, Yohanna Murtika dan Ahmad Ridha Sabhana.

Petitum dalam gugatan Partai Garuda persis dengan perkara nomor 55/PUU-XXI/2023 yang diajukan duo kader Gerindra, yakni Wali Kota Bukittinggi Erman Safar dan Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa.

Mereka meminta agar batas usia minimum capres-cawapres tetap 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara.

Di luar ini, masih ada 5 gugatan lain yang ingin agar syarat usia minimum capres-cawapres diturunkan.

Lalu, belakangan, masuk sedikitnya 3 gugatan ke MK yang minta agar syarat usia maksimum capres-cawapres, yang tidak diatur di UU Pemilu, diatur oleh Mahkamah melalui putusan atas permohonan uji materi mereka.