Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Zulhas Butuh Restu agar Erick Thohir Jadi Cawapres, PKB Sebut Kuncinya di Prabowo dan Cak Imin

Kompas.com - 29/08/2023, 16:22 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan menyatakan, partainya terbuka dengan berbagai usulan nama bakal calon wakil presiden (cawapres) yang diusulkan oleh partai politik (parpol) pengusung Prabowo lainnya. Termasuk, usulan dari Partai Amanat Nasional (PAN).

Namun, ia mengingatkan bahwa keputusan mengenai bakal calon presiden (capres) dan bakal (cawapres) berada di tangan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

"Kalau usulan dari partai-partai lain kita terbuka saja dan itu kan PAN kan sudah punya komitmen itu kalau misalkan itu akan dibahas, tetapi pada akhirnya akan keputusan final pemegang kuncinya hanya dua ketua umum," kata Daniel di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (29/8/2023).

Baca juga: Promosikan Erick Thohir Jadi Bakal Cawapres Prabowo, Zulhas: Mesti Restu dari Cak Imin

Hal ini disampaikan Daniel merespons pernyataan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang mengaku butuh restu dari Muhaimin Iskandar agar Menteri BUMN Erick Thohir bisa menjadi bakal cawapres Prabowo.

Daniel mengatakan, partainya tetap berpatokan pada piagam deklarasi Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang diteken Gerindra dan PKB pada Agustus 2022 lalu, meski koalisi pendukung Prabowo kini sudah lebih gemuk.

Dalam deklarasi tersebut disebutkan bahwa penentuan nama bakal capres-cawapres berada di tangan Prabowo dan Muhaimin selaku ketua umum kedua partai.

"Ya yang pasti saat ini belum ada perubahan dari kesepakatan deklarasi Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Jadi Deklarasi Sentul itu belum berubah dan belum ada pencabutan," katanya.

Baca juga: Zulhas Sebut Prabowo Beri Gelar Maestro ke Jokowi karena Menang Pilpres 2 Kali

Daniel pun meminta Gerindra agar tetap berpatokan kepada deklarasi KKIR dalam menentukan pendamping Prabowo.

"Ya itu kan nyawanya koalisi, persoalan nanti ternyata ada perubahan signifikan atau apa, ya itu Cak Imin (Muhaimin Iskandar) akan melaporkan ke DPP," ujarnya.

Diketahui, Prabowo sudah mengubah nama koalisi dari KKIR menjadi Koalisi Indonesia Maju. Perubahan itu merespons bergabungnya PAN, Partai Golkar, dan Partai Bulan Bintang (PBB) dalam koalisi.

Diberitakan sebelumnya, Zulkifli Hasan mempromosikan Erick Thohir untuk menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto di perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-23 PAN pada Senin kemarin.

Menurut pria yang karib disapa Zulhas ini, Erick Thohir cocok menjadi bakal RI-2 untuk membantu Prabowo semakin cepat memajukan Indonesia.

Baca juga: Golkar Ungkap Ada yang Usulkan Gibran Jadi Cawapres Prabowo di Koalisi Indonesia Maju

Namun, ia menyatakan upaya itu tidak lepas dari izin Muhaimin Iskandar yang sudah lebih dulu membangun koalisi dengan Partai Gerindra.

“Perubahan cepat itu yang mendampingi cocok namanya Pak Erick Thohir,” ujar Zulhas dalam pidato politiknya di acara HUT ke-25 PAN di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (28/8/2023).

"Cak Imin gimana? Loh, Cak Imin yang pertama sama Pak Prabowo, yang pertama beliau, mesti restu dari Cak Imin. Jadi Cak Imin pantas? Jauh lebih pantas,” katanya melanjutkan.

Dalam momen tersebut, Zulhas juga merasa bahwa Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bisa menjadi bakal cawapres Prabowo.

Pasalnya, Golkar merupakan partai politik (parpol) dengan perolehan suara kedua tertinggi pada Pemilu 2019.

"Loh gimana kalau semua ngusul? Saya percaya pada saatnya, pada momentum yang tepat kita ini bersaudara, kita ini berkeluarga,” ujar Zulhas.

Baca juga: Cari Cawapres Tak Mudah, Prabowo: Masuk ke Goa, Enggak Keluar Sampai Dapat Nama...

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Disebut Bakal Jadi Dewan Pertimbangan Agung, Jokowi: Saya Masih Jadi Presiden Sampai 6 Bulan Lagi Lho

Disebut Bakal Jadi Dewan Pertimbangan Agung, Jokowi: Saya Masih Jadi Presiden Sampai 6 Bulan Lagi Lho

Nasional
Menkes Sebut Tak Ada Penghapusan Kelas BPJS, Hanya Standarnya Disederhanakan

Menkes Sebut Tak Ada Penghapusan Kelas BPJS, Hanya Standarnya Disederhanakan

Nasional
Baleg Rapat Pleno Revisi UU Kementerian Negara Siang Ini, Mardani: Kaget, Dapat Undangan Kemarin

Baleg Rapat Pleno Revisi UU Kementerian Negara Siang Ini, Mardani: Kaget, Dapat Undangan Kemarin

Nasional
Jokowi Bakal Gelar Rapat Evaluasi Bea Cukai

Jokowi Bakal Gelar Rapat Evaluasi Bea Cukai

Nasional
Kerajaan Arab Saudi Sampaikan Belasungkawa untuk Korban Banjir Bandang di Sumbar

Kerajaan Arab Saudi Sampaikan Belasungkawa untuk Korban Banjir Bandang di Sumbar

Nasional
Mendefinisikan Ulang Mudik untuk Manajemen di 2025

Mendefinisikan Ulang Mudik untuk Manajemen di 2025

Nasional
Saat Anwar Usman Kembali Dilaporkan ke MKMK, Persoalan Etik yang Berulang...

Saat Anwar Usman Kembali Dilaporkan ke MKMK, Persoalan Etik yang Berulang...

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro di Sultra, Telan Biaya Rp 1,57 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro di Sultra, Telan Biaya Rp 1,57 Triliun

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Indonesia Boleh Berziarah ke Makam Rasulullah

Kemenag: Jemaah Haji Indonesia Boleh Berziarah ke Makam Rasulullah

Nasional
Ingatkan soal Krisis Air, Jokowi: Jangan Biarkan Air Terus Mengalir ke Laut dan Tidak Dimanfaatkan

Ingatkan soal Krisis Air, Jokowi: Jangan Biarkan Air Terus Mengalir ke Laut dan Tidak Dimanfaatkan

Nasional
Korban Banjir Bandang Sumbar: 50 Orang Meninggal, 27 Hilang, 37 Luka-luka

Korban Banjir Bandang Sumbar: 50 Orang Meninggal, 27 Hilang, 37 Luka-luka

Nasional
Sita Mobil Mercedes-Benz Terkait Kasus TPPU SYL, KPK: Kepemilikannya Dipindahtangankan

Sita Mobil Mercedes-Benz Terkait Kasus TPPU SYL, KPK: Kepemilikannya Dipindahtangankan

Nasional
Prabowo Ajak Gibran Bertemu Presiden MBZ

Prabowo Ajak Gibran Bertemu Presiden MBZ

Nasional
Daftar Layanan Kesehatan yang Tidak Dijamin BPJS Sesuai Perpres 59 Tahun 2024

Daftar Layanan Kesehatan yang Tidak Dijamin BPJS Sesuai Perpres 59 Tahun 2024

Nasional
Buka Masa Sidang, DPR Janji Prioritaskan Penyelesaian 43 RUU Sebelum Masa Jabatan Berakhir

Buka Masa Sidang, DPR Janji Prioritaskan Penyelesaian 43 RUU Sebelum Masa Jabatan Berakhir

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com