Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Sekeluarga Maju Jadi Caleg, Formappi: Politik Dinasti Tak Terelakkan

Kompas.com - 25/08/2023, 14:02 WIB
Vitorio Mantalean,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengaku tidak kaget mengetahui bos MNC Group, Hary Tanoesoedibjo, dan keluarganya maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2024.

Menurut dia, Hary dan 5 anggota keluarganya menjadi contoh bagaimana "dinasti politik" bisa membajak demokrasi dan situasi politik Indonesia belum membaik dari situ.

Pada 2014, 15 kerabat Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono juga maju sebagai caleg.

"Ini fenomena yang hampir selalu terjadi setiap pemilu, selalu dibahas, dan rekomendasi untuk memastikan itu tidak terjadi tak pernah juga dilakukan misalnya oleh pembuat undang-undang," kata peneliti Formappi, Lucius Karus, kepada wartawan pada Jumat (25/8/2023).

Baca juga: Keluarga Hary Tanoe Ramai-ramai Nyaleg lewat Perindo

Trah Tanoesoedibjo sekeluarga maju melalui Partai Persatuan Indonesia (Perindo), partai bentukan Hary.

Sementara itu, trah Yudhoyono dulu maju melalui Partai Demokrat yang dinakhodai SBY.

Lucius mengatakan, rombongan keluarga maju caleg seperti ini merupakan akibat dari kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang juga memberi keistimewaan kepada kader yang berkerabat dengan ketua umum.

"Ini semua bisa dijelaskan karena ya oligarki partai yang belum juga berubah. Jadi politik dinasti itu sudah menjadi satu hal yang tak terelakkan," kata dia.

"Kenapa partai cenderung untuk merekrut keluarganya, kerabat mereka menjadi caleg, ya untuk kepentingan agar jangkauan informasi terkait dengan praktik-praktik menyimpang yang dilakukan itu bisa kemudian dikendalikan, kalau yang menjadi anggota legislatif adalah kerabat sendiri," ujar Lucius.

Baca juga: Deret Ketum Parpol yang Turun Gunung Jadi Caleg DPR: Hary Tanoe, Oesman Sapta, hingga Syaikhu

Ia menegaskan bahwa hal ini buruk untuk kepentingan publik karena kekuasaan yang dikendalikan oleh kekerabatan akan mudah untuk memelihara tata kelola kenegaraan yang korup.

Hal ini juga menghambat proses kaderisasi yang baik di internal parpol karena pada umumnya hubungan kekerabatan ini menjadi jalan pintas seseorang untuk mencapai posisi strategis di internal partai politik ataupun maju sebagai caleg.

"Tentu praktik korupsi akan dengan mudah mengurat akar pada sistem politik di mana dinasti politik itu berkuasa," ucap Lucius.

"Anggota DPR yang terpilih dengan modal kekerabatan itu pasti dia menjabat tidak bisa ngapa-ngapain," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com