Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Elektabilitas Partai Koalisi Perubahan Turun, Demokrat Nilai karena Anies Tak Kunjung Tentukan Cawapres

Kompas.com - 25/08/2023, 13:16 WIB
Singgih Wiryono,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokrat Syarief Hasan menyebut, elektabilitas partai Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) yang turun disebabkan bakal calon presiden (bacapres) mereka, yakni Anies Baswedan tak kunjung menentukan bakal calon wakil presiden (bacawapres).

"Ya justru itu karena tidak dideklarasikan siapa cawapresnya. Makanya Demokrat mendorong agar segera dilakukan," kata Syarif saat ditemui di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Kamis (25/8/2023).

Baca juga: Nasdem: Cawapres Anies Belum Ada

Oleh karena itu, kata Syarief, Demokrat terus mendorong agar Anies segera mendeklarasikan cawapresnya.

Dia menyebut, faktor penundaan deklarasi cawapres menurunkan elektabilitas partai pengusung menjadi sangat kuat.

"Yang jelas, kita harapkan deklarasi segera dilakukukan, apa pun hasilnya (nama cawapresnya)," kata dia.

Dia kemudian berharap agar pertemuan Anies dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh Kamis malam bisa memberikan keputusan cepat untuk deklarasi cawapres.

"Mudah-mudahan deklarasinya bisa lebih cepat ya. Karena demokrat juga mendorong agar deklarasi bisa secepatnya dilakukan. Karena kalau tidak kita bisa kehilangan waktu dan kita bisa momennya bisa hilang," ujar dia.

Sebelumnya, Litbang Kompas mencatat, tiga parta pengusung Anies mengalami penurunan elektabilitas.

Baca juga: Rapat Besar Koalisi Perubahan, PKS Harap Muncul Nama Cawapres Anies

Demokrat mencatat elektabilitas sebesar 7 persen. Capaian ini juga mengalami penurunan jika dibandingkan catatan elektabilitas pada Mei lalu, yakni 8 persen.

Kemudian Nasdem tercatat meraih 5,9 persen suara. Persentase ini mengalami penurunan apabila dibandingkan capaian elektabilitas pada Mei sebesar 6,3 persen.

Hanya PKS yang meraih peningkatan elektabilitas dari 3,8 persen menjadi 6,3 persen suara.

Adapun survei yang dilakukan Litbang Kompas ini digelar pada 27 Juli hingga 7 Agustus 2023 dengan 1.364 responden yang terlibat di 38 provinsi.


Dalam survei ini responden juga dipilih secara acak dengan metode pencuplikan sistematis.

Tingkat kepercayaan pada survei ini tercatat sebesar 95 persen dengan margin of error penelitian plus minus 2,65 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com