Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Lepas Bus Antikorupsi 2023, Bakal Keliling Sumatera Sampai Aceh

Kompas.com - 25/08/2023, 00:11 WIB
Syakirun Ni'am,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melepas Bus Antikorupsi 2023 yang akan berkeliling ke berbagai provinsi di Pulau Sumatera.

Ketua KPK Firli Bahuri dalam seremonial pelepasan mengatakan, bus tersebut akan melaksanakan kampanye serta sosialisasi pencegahan dan pendidikan antikorupsi.

Bus Antikorupsi KPK diberangkatkan dari Jakarta, dan akan melewati Bengkulu, Jambi, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara, hingga Nanggroe Aceh Darussalam.

Adapun roadshow Bus Antikorupsi KPK diluncurkan pertama kali pada 2014.

Baca juga: Minta Pengusaha yang Diperas Pejabat Lapor, KPK: Bapak-Ibu Kami Lindungi

"Bus KPK bukan hanya sekadar simbol, tetapi adalah roh, jiwa, membawa semangat budaya antikorupsi,” ujar Firli di halaman Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (24/8/2023).

Menurut Firli, kegiatan Bus Antikorupsi ini merupakan bagian dari tugas-tugas dan menunjang trisula pemberantasan korupsi KPK.

Purnawirawan jenderal polisi bintang tiga itu mengatakan, salah satu strategi KPK dalam upaya pemberantasan korupsi adalah melalui pendekatan antikorupsi.

“Kita ingin membangun kesadaran masyarakat untuk tidak ingin melakukan korupsi,” tuturnya.

Baca juga: KPK Buka Program Magang untuk Mahasiswa dan Fresh Graduate, Ini Syarat dan Cara Daftarnya!

Strategi lainnya adalah dengan menindak pelaku tindak pidana korupsi. Menurutnya, sejak KPK didirikan pada 29 Desember 2023, KPK sebanyak 1.620 pelaku rasuah.

Dari jumlah itu, anggota legislatif menempati urutan tertinggi dengan jumlah 344 orang. Pejabat lainnya adalah bupati dan wali kota berikut wakilnya 161 orang, serta gubernur 24 orang.

“Angka-angka ini menjadi catatan KPK Bagaimana kita bisa menghentikan korupsi,” kata Firli.

“Sudah ditindak tegas saja masih saja terjadi korupsi,” tambahnya.

Strategi yang ketiga adalah pencegahan korupsi yang dilakukan dengan memperbaiki sistem.

Menurut dia, salah satu penyebab korupsi adalah sistem yang buruk, lemah, hingga gagal menutup celah perbuatan curang.

“Sampai hari ini masih mengedepankan tiga strategi pemberantasan korupsi melalui pendidikan masyarakat, pencegahan dan penindakan,” tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com