Komnas HAM Sebut WFH Tak Menjawab Persoalan Polusi Udara di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) tidak menjawab akar masalah polusi udara di Jakarta.

"Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah, termasuk WFH itu kan terbukti hari ini tidak menjawab persoalan pengurangan polusi udaranya," ujar Komisioner Komnas HAM Hari Kurniawan di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis (24/8/2023).

Hari mengatakan, semestinya pemerintah mengambil langkah penekanan terhadap emisi gas buang yang cukup tinggi di Jakarta.

Salah satunya adalah membangun ruang terbuka hijau yang cukup untuk menyaring udara Jakarta.

"Bukan kemudian ruang terbuka hijau dihancurkan kemudian dijadikan apartemen-apartemen," katanya.

Baca juga: Komisi IV DPR Anggap WFH Tak Ampuh Atasi Polusi Udara Jakarta, Akan Bentuk Panja Bareng Pemerintah

Menurutnya, Jakarta masih kekurangan ruang terbuka hijau dan hal tersebut harus menjadi prioritas penting pemerintah.

"Problem sekarang harus segera diselesaikan, kalau enggak, akan terjadi polusi udara yang cukup akut," ujar Hari.

Di sisi lain, Hari menyebut industri di sekeliling Jakarta harus dikontrol dan memberikan hukuman bagi pabrik yang melakukan pencemaran.

"Kalau WFH dianggap menjawab persoalan terkait pencemaran udara, ini bukan tidak menjawab, tapi justru yang harus menjawab bagaimana membangun ruang terbuka hijau, memberikan penekanan, punishment kepada pelanggaran pencemaran," katanya.

Baca juga: Heru Budi Lobi Perusahaan Swasta agar WFH Saat KTT ASEAN

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberlakukan kebijakan kerja dari rumah bagi sebagian aparatur sipil negara (ASN).

WFH yang berlangsung pada 21 Agustus-21 Oktober 2023 dilakukan untuk menurunkan tingkat pencemaran udara dan kemacetan di Ibu Kota.

Selain itu, WFH juga dimaksudkan untuk mendukung penyelenggaraan KTT ASEAN di Jakarta pada 5-7 September 2023.

Meski begitu, ASN yang bisa kerja dari rumah adalah pegawai yang tidak bersentuhan langsung dengan layanan masyarakat.

Oleh karena itu, ASN yang bekerja di rumah sakit, puskesmas, satpol PP, dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan, dinas perhubungan, hingga pelayanan tingkat kelurahan tidak bisa bekerja dari rumah.

Baca juga: Soroti Polusi Udara di Jakarta, Megawati Tanya Jokowi: IKN Segar Opo Ora Yo?