Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi IV DPR Anggap WFH Tak Ampuh Atasi Polusi Udara Jakarta, Akan Bentuk Panja Bareng Pemerintah

Kompas.com - 24/08/2023, 06:28 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi IV DPR Sudin mengatakan, pihaknya akan membentuk panitia kerja (panja) bersama pemerintah untuk menindaklanjuti polusi udara di DKI Jakarta dan sekitarnya yang semakin buruk.

Dia mengatakan, pihak pemerintah yang akan digandeng oleh Komisi IV DPR dalam pembentukan panja ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

Adapun rencananya panja baru akan dibentuk pekan depan.

“Nanti panja itu kami umumkan waktu rapat kerja dengan LHK. Rencananya minggu depan,” ujar Sudin saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/8/2023).

Baca juga: Atasi Polusi Udara di Jakarta, Komisi IV Segera Bentuk Panitia Kerja

Sudin menegaskan, panja akan langsung bekerja ketika resmi dibentuk bersama pemerintah.

“Langsung, langsung kita. Kan kita harus ada kesepakatan dengan pemerintah bahwa kami ingin membuat panja,” tuturnya.

Sudin menambahkan, polusi udara Jakarta ini sebenarnya bukan merupakan tanggung jawab Kementerian LHK saja. Sebab, emisi gas buang itu juga berasal dari motor dan mobil.

Sementara itu, Kementerian LHK tak mendapatkan informasi terkait produksi motor dan mobil dari Kementerian Perindustrian.

“Saya tanyakan dengan Kementerian LHK, 'ada enggak pelaporan pembuatan atau produksi motor atau mobil dari Kementerian Perindustrian?' Karena emisi gas buang itu kan besar juga dari sepeda motor, mobil, polusi dari pabrik, penggunaan batu bara, dan lain-lain. Mereka bilang, 'enggak ada',” jelas Sudin.

Baca juga: Tekan Emisi dan Polusi Udara, Menperin Minta PLN Beri Harga Listrik Murah ke Industri

Selain itu, Sudin mengatakan, penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) juga bukan merupakan solusi jangka panjang untuk solusi terkait polusi udara ini.

Dia pun mendesak pemerintah untuk mencari solusi jangka panjang, bukan yang hanya bersifat sementara.

“Mau WFH, kalau cuma dua bulan kan hanya... Ini kan bukan langkah yang jangka panjang, ini kan hanya sekadar sementara. Yang kita pikirkan jangka panjang bagaimana,” imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Caleg Nasdem Peraih Suara Terbanyak di Sultra Tina Nur Alam Mundur, Ini Kata Sekjen

Caleg Nasdem Peraih Suara Terbanyak di Sultra Tina Nur Alam Mundur, Ini Kata Sekjen

Nasional
Sandra Dewi Kembali Diperiksa Kejagung Terkait Kasus Suaminya

Sandra Dewi Kembali Diperiksa Kejagung Terkait Kasus Suaminya

Nasional
Ramai soal Biaya UKT, Muhadjir: Jangan Tiba-tiba Naik, Terlalu Sembrono

Ramai soal Biaya UKT, Muhadjir: Jangan Tiba-tiba Naik, Terlalu Sembrono

Nasional
Kepala BIN: IKN Cermin Transformasi Indonesia Menuju Negara Maju Modern

Kepala BIN: IKN Cermin Transformasi Indonesia Menuju Negara Maju Modern

Nasional
5 Poin Terkait Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

5 Poin Terkait Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anak SYL Minta Uang ke Pejabat Kementan | DPR dan Pemerintah Diam-diam Revisi UU MK

[POPULER NASIONAL] Anak SYL Minta Uang ke Pejabat Kementan | DPR dan Pemerintah Diam-diam Revisi UU MK

Nasional
Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com