Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Rapat Bareng Dokter Paru, Bahas Polusi Udara di Jabodetabek yang Makin Parah

Kompas.com - 24/08/2023, 16:40 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi IX DPR menggelar rapat audiensi bersama Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) terkait polusi udara di Jabodetabek yang semakin memburuk.

Pasalnya, masyarakat hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi) terdampak akibat polusi udara yang memburuk ini.

"Hari ini kita audiensi dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia dan juga sekelompok masyarakat dari bicara udara untuk menyampaikan aspirasi terkait dengan polusi udara yang terjadi di Jabodetabek," ujar Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (24/8/2023).

Baca juga: Soroti Polusi Udara di Jakarta, Megawati Tanya Jokowi: IKN Segar Opo Ora Yo?

"Seperti yang kita ketahui semua, dalam beberapa minggu terakhir, masyarakat Jakarta juga Tangerang dan sekitarnya mengalami polusi udara yang cukup berat, bahkan Bapak Presiden juga sudah bersuara terkait hal ini," sambung dia.

Charles menjelaskan, permasalahan polusi udara ini tidak hanya melibatkan satu sektor saja, melainkan juga sektor-sektor lain.

Sebab, selain dari transportasi, polusi udara juga diakibatkan oleh pembangkit listrik yang menggunakan batu bara.

"Sehingga untuk menghadapi atau menyelesaikan masalah ini juga membutuhkan solusi yang komprehensif yang melibatkan berbagai sektor lainnya," ujar Charles.

Baca juga: Menteri LHK Sebut Gedung-gedung Tinggi Perburuk Polusi Udara di Jakarta

Menurut dia, penyebab pasti dari polusi udara di Jabodetabek ini harus segera dicari.

Sehingga, berbagai kementerian, pemerintah pusat, hingga pemerintah daerah juga akan dilibatkan untuk mengatasi permasalahan utama ini.

Perwakilan dari PDPI, Prof Dr Agus Dwi Susanto mengatakan solusi untuk menyelesaikan permasalahan polusi udara ini harus dilakukan secara berkelanjutan, jangan hanya saat polusi udara sedang tinggi saja.

Sebab, ketika polusi udara tinggi selesai diatasi, lalu langkah preventifnya disetop, maka suatu saat nanti pasti polusi udara bisa meningkat lagi.

Dia menegaskan polusi udara ini harus dicegah supaya tidak menimbulkan penyakit.

"Polutannya itu diturunkan, dikontrol. Itu yang paling penting. Nah pengontrolan itu di luar ranahnya kesehatan dan kita enggak bisa menjangkau itu," kata Agus.

Saat ini, kata Agus, para dokter paru terus melakukan riset demi menunjukkan bukti-bukti betapa berbahayanya polusi udara bagi kesehatan.

Dia meminta tolong supaya polusi udara ini bisa segera diturunkan.

"Tolong dibantu supaya polutannya diturunkan. Karena itu bukan ranah kami," imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com