Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang "Kompas": Hampir Separuh Responden Pikir-pikir untuk Pilih Capres yang Direkomendasikan Jokowi

Kompas.com - 23/08/2023, 17:54 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Litbang Kompas pada 27 Juli-7 Agustus 2023 menunjukkan bahwa hampir separuh responden atau 47,9 persen mengaku bakal pikir-pikir untuk memilih calon presiden (capres) yang direkomendasikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Teridentifikasi pula ada sekitar separuh bagian responden (49,7 persen) yang masih mempertimbangkan, menyatakan pikir-pikir, dan menggantungkan putusan pada kualitas sosok calon yang direkomendasikan," tulis Litbang Kompas, dikutip dari Harian Kompas edisi Rabu (23/8/2023).

Kendati demikian, survei ini mencatat bahwa proporsi publik yang akan menentukan pilihan capres sesuai rekomendasi Jokowi justru bertambah.

Berdasarkan survei, proporsi responden yang memilih capres sesuai rekomendasi Jokowi perlahan-lahan bertambah sejak Juni 2022 hingga Agustus 2023.

Baca juga: Survei Litbang “Kompas”: Capres Lanjutkan Pembangunan Lebih Diapresiasi ketimbang yang Di-endorse Jokowi

Pada survei edisi Juni 2022, angkanya 14,6 persen. Lalu, perlahan naik ke 15,1 persen pada Oktober 2022. Kemudian, menjadi 15,2 persen pada Januari 2023; serta sebanyak 16,3 persen pada Mei 2023; dan 18,1 persen pada Agustus 2023.

"Saat ini, terbilang 18,1 persen responden yang memastikan bakal memilih sosok ataupun calon presiden yang direkomendasikan oleh Presiden Jokowi," tulis Litbang Kompas.

Litbang Kompas/RFC Infografik Survei Litbang Kompas, Faktor Jokowi Memperketat Persaingan

Sementara itu, hampir sepertiga bagian atau 32,6 persen menyatakan pasti tidak akan memilih siapa pun calon yang direkomendasikan Jokowi.

Menurut Litbang Kompas, proporsi pemilih yang mengikuti rekomendasi Jokowi soal pencapresan mengindikasikan dua hal.

Baca juga: Soroti Polusi Udara di Jakarta, Megawati Tanya Jokowi: IKN Segar Opo Ora Yo?

Pertama, hal itu ada kaitannya dengan keinginan masyarakat agar presiden berikutnya melanjutkan program kerja dan pencapaian pemerintahan Jokowi.

"Hasil survei mengungkapkan, siapa pun sosok calon presiden yang bersaing dalam pemilu kali ini, mereka akan lebih banyak mendapat insentif elektoral jika keberlanjutan program kerja kabinet pemerintahan Jokowi menjadi pilihan program kerja," tulis Litbang Kompas.

Kedua, hal itu menandakan semakin kuatnya daya tawar Jokowi yang bakal berpengaruh terhadap potensi elektabilitas masing-masing bakal calon presiden.

Survei melalui wawancara tatap muka ini diselenggarakan Litbang Kompas pada 27 Juli-7 Agustus 2023 dan melibatkan 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi.

Tingkat kepercayaan survei 95 persen, serta margin of error penelitian lebih kurang 2,65 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Survei ini dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Elektabilitas Prabowo Bertambah Signifikan jika Didukung Jokowi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com