Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Bakal Kembangkan Direktorat Siber di 9 Polda Rawan

Kompas.com - 22/08/2023, 13:08 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berencana mengembangkan Direktorat Tindak Pidana Siber di sembilan wilayah hukum kepolisian daerah (polda).

Hal ini disampaikan Kepala Biro Pengawasan dan Penyidikan (Wassidik) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Brigjen Pol Iwan Kurniawan dalam diskusi Forum Merdeka Barat (FMB) 9 di kanal YouTube Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Senin (21/8/2023).

"Nanti ada pengembangan terhadap direktorat siber di beberapa wilayah seperti tadi pak menteri sampaikan validasi ke depan mungkin di Indonesia akan dibentuk di sembilan wilayah," ucap Iwan dalam paparannya.

Baca juga: Polri Akui Jumlah Penyidik Kejahatan Siber Tak Sebanding dengan Laporan

Iwan menjelaskan pengembangan itu dilakukan lantaran penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri masih terbatas.

Sedangkan kejahatan siber pada saat ini sudah semakin banyak. Oleh karenanya, Direktorat Siber di tingkat polda akan dibentuk di wilayah yang kerap rawan kejahatan siber.

Namun, Iwan belum merincikan wilayah mana saja itu. Ia menyebut salah satu di antaranya adalah di Polda Metro Jaya.

"Yang kita melihat wilayah tersebut memang cukup banyak ya kejahatan-kejahatan terkait dengan masalah kejahatan siber, sembilan wilayah akan dibentuk direktorat," ujarnya.

Baca juga: Polri Bakal Bentuk Direktorat Siber di 9 Polda

Dia menjelaskan kehadiran Direktorat Siber di tingkat polda akan dikhususkan untuk menangani kejahatan-kejahatan online.

Sebab, selama ini kejahatan siber yang diadukan ke polda ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus.

"Berarti nanti setiap polda ada Direktorat Kriminal Khusus sendiri, Direktorat Siber sendiri dan juga Kriminal Umum masih," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sidang Putusan Praperadilan Panji Gumilang Digelar Hari Ini

Sidang Putusan Praperadilan Panji Gumilang Digelar Hari Ini

Nasional
Mati Suri Calon Nonpartai di Pilkada: Jadwal Tak Bersahabat, Syaratnya Rumit Pula

Mati Suri Calon Nonpartai di Pilkada: Jadwal Tak Bersahabat, Syaratnya Rumit Pula

Nasional
Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesoris Mobil

Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesoris Mobil

Nasional
PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

Nasional
SYL Mengaku Tak Pernah Dengar Kementan Bayar untuk Dapat Opini WTP BPK

SYL Mengaku Tak Pernah Dengar Kementan Bayar untuk Dapat Opini WTP BPK

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Lembaga Penyiaran Berlangganan Punya 6 Kewajiban

Draf RUU Penyiaran: Lembaga Penyiaran Berlangganan Punya 6 Kewajiban

Nasional
Draf RUU Penyiaran Wajibkan Penyelenggara Siaran Asing Buat Perseroan

Draf RUU Penyiaran Wajibkan Penyelenggara Siaran Asing Buat Perseroan

Nasional
Draf RUU Penyiaran Atur Penggabungan RRI dan TVRI

Draf RUU Penyiaran Atur Penggabungan RRI dan TVRI

Nasional
[POPULER NASIONAL] 'Curhat' Agus Rahardjo saat Pimpin KPK | Banjir Bandang di Sumbar Tewaskan Lebih dari 40 Orang

[POPULER NASIONAL] "Curhat" Agus Rahardjo saat Pimpin KPK | Banjir Bandang di Sumbar Tewaskan Lebih dari 40 Orang

Nasional
Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Nasional
KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

Nasional
Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Nasional
Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Nasional
BNPB: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

BNPB: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com