Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Tolong Ingatkan Pemimpin yang Akan Datang, Jangan Ekspor Bahan Mentah

Kompas.com - 19/08/2023, 17:58 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyatakan, masyarakat harus berani mengingatkan pemimpin di masa depan untuk tidak lagi mengekspor bahan mentah.

Hal ini ia sampaikan saat membuka rapat kerja nasional Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) di Medan, Sabtu (19/9/2023) sore.

"Sejarah lama itu tidak boleh terulang lagi, jangan ekspor bahan mentah, nanti tolong diingatkan pemimpin yang akan datang, jangan ekspor bahan mentah, rakyat harus berani mengingatkan mengenai itu," kata Jokowi, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Jokowi: Sekarang Zamannya Anak Muda, Saya Ini Generasi Lawas

Mantan gubernur DKI Jakarta itu menuturkan, Indonesia pernah mengalami booming minyak pada dekade 1970-an dan booming kayu pada 1980-an.

Akan tetapi, lanjut Jokowi, Indonesia sama sekali tidak mendapatkan nilai tambah karena masih mengekspor minyak dan kayu dalam bentuk mentah.

Oleh sebab itu, ia berharap, pemimpin ke depan harus berani melanjutkan kebijakan hilirisasi industri agar Indonesia dapat menjadi negara maju.

"Kalau hannya mengekspor bahan mentah saja, sampai kapanpun negara ini tidak akan menjadi negara maju, jadi kita harus berani, pemimpin ke depan harus berani melanjutkan itu," kata Jokowi.

Ia mengakui bahwa kebijakan hilirisasi pasti akan mendatangkan tekanan dari World Trade Organization, International Monetary Fund, maupun sejumlah negara.

Namun demikian, Jokowi mengatakan, tekanan itu tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan kebijakan hilirisasi.

"Jangan mundur, jangan kemudian tidak berani melanjutkan, akan rugi besar kita," kata mantan wali kota Solo tersebut.

Baca juga: Apa Itu Food Estate? Program Jokowi yang Diakuinya Gagal di Sejumlah Daerah

Jokowi pun mengeklaim, kebijakan hilirisasi industri telah menggenjot pendapatan negara dari segi pajak, royalti, dan penerimaan negara bukan pajak.

Ia mencontohkan, setelah pemerintah menyetop ekspor nikel mentah pada 2020, nilai ekspor nikel bertambah dari Rp 32 triliun menjadi Rp 510 triliun.

"Bayangkan, negara memungut dari 32 triliun, setelah hilirisasi negara memungut dari 510 triliun, pilih mana?" ujar Jokowi.

Hilirisasi, kata dia, juga telah membuka lapangan pekerjaan dengan jumlah yang lebih banyak.

"Itu baru nikel, kalau nanti setop bauksit, setop tembaga, setop timah, setop batu bara, setop minyak kelapa sawit CPO, setop rumput laut ekspor rumput laut mentah, setop ikan mentah, berapa yang bisa kita buka lapangan kerja di dalam negeri?" kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indonesia Targetkan Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

Indonesia Targetkan Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

Nasional
Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Watimpres, Masak Ada Dua?

Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Watimpres, Masak Ada Dua?

Nasional
LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

Nasional
PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

Nasional
Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Nasional
Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Nasional
Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Nasional
Soal Pernyataan 'Jangan Mengganggu', Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Soal Pernyataan "Jangan Mengganggu", Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Nasional
BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Nasional
Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Nasional
Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Nasional
Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Nasional
JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com