Salin Artikel

Jokowi: Tolong Ingatkan Pemimpin yang Akan Datang, Jangan Ekspor Bahan Mentah

JAKARTA KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyatakan, masyarakat harus berani mengingatkan pemimpin di masa depan untuk tidak lagi mengekspor bahan mentah.

Hal ini ia sampaikan saat membuka rapat kerja nasional Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) di Medan, Sabtu (19/9/2023) sore.

"Sejarah lama itu tidak boleh terulang lagi, jangan ekspor bahan mentah, nanti tolong diingatkan pemimpin yang akan datang, jangan ekspor bahan mentah, rakyat harus berani mengingatkan mengenai itu," kata Jokowi, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu menuturkan, Indonesia pernah mengalami booming minyak pada dekade 1970-an dan booming kayu pada 1980-an.

Akan tetapi, lanjut Jokowi, Indonesia sama sekali tidak mendapatkan nilai tambah karena masih mengekspor minyak dan kayu dalam bentuk mentah.

Oleh sebab itu, ia berharap, pemimpin ke depan harus berani melanjutkan kebijakan hilirisasi industri agar Indonesia dapat menjadi negara maju.

"Kalau hannya mengekspor bahan mentah saja, sampai kapanpun negara ini tidak akan menjadi negara maju, jadi kita harus berani, pemimpin ke depan harus berani melanjutkan itu," kata Jokowi.

Ia mengakui bahwa kebijakan hilirisasi pasti akan mendatangkan tekanan dari World Trade Organization, International Monetary Fund, maupun sejumlah negara.

Namun demikian, Jokowi mengatakan, tekanan itu tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan kebijakan hilirisasi.

"Jangan mundur, jangan kemudian tidak berani melanjutkan, akan rugi besar kita," kata mantan wali kota Solo tersebut.

Jokowi pun mengeklaim, kebijakan hilirisasi industri telah menggenjot pendapatan negara dari segi pajak, royalti, dan penerimaan negara bukan pajak.

Ia mencontohkan, setelah pemerintah menyetop ekspor nikel mentah pada 2020, nilai ekspor nikel bertambah dari Rp 32 triliun menjadi Rp 510 triliun.

"Bayangkan, negara memungut dari 32 triliun, setelah hilirisasi negara memungut dari 510 triliun, pilih mana?" ujar Jokowi.

Hilirisasi, kata dia, juga telah membuka lapangan pekerjaan dengan jumlah yang lebih banyak.

"Itu baru nikel, kalau nanti setop bauksit, setop tembaga, setop timah, setop batu bara, setop minyak kelapa sawit CPO, setop rumput laut ekspor rumput laut mentah, setop ikan mentah, berapa yang bisa kita buka lapangan kerja di dalam negeri?" kata Jokowi.

https://nasional.kompas.com/read/2023/08/19/17581701/jokowi-tolong-ingatkan-pemimpin-yang-akan-datang-jangan-ekspor-bahan-mentah

Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke