Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Saya Bukan Ketum Parpol, Tak Berwenang Tentukan Capres-Cawapres

Kompas.com - 16/08/2023, 12:33 WIB
Ardito Ramadhan,
Dian Erika Nugraheny,
Fitria Chusna Farisa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan, dirinya bukan ketua umum partai politik. Oleh karenanya, dia tak berwenang untuk menentukan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Hal ini dikatakan Jokowi ketika berpidato di hadapan Wakil Presiden, Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, para menteri, dan para pejabat negara lainnya dalam Sidang Tahunan MPR 2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Baca juga: Soal Julukan Pak Lurah Jelang Pemilu 2024, Jokowi: Saya Presiden Republik Indonesia!

“Perlu saya tegaskan, saya ini bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi partai. Dan sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres itu adalah parpol dan koalisi parpol,” kata Jokowi.

“Jadi saya ingin mengatakan itu bukan wewenang saya,” katanya.

Jokowi pun menyinggung soal istilah “Pak Lurah” yang belakangan santer ia dengar. Katanya, ketika politisi dan partai politik ditanya soal bakal capres dan cawapres, banyak yang menjawab “Belum ada arahan Pak Lurah”.

Jokowi sempat berpikir siapa sosok “Pak Lurah” yang dimaksud. Belakangan, ia tahu yang dimaksud “Pak Lurah” ternyata adalah dirinya sendiri.

Mantan Wali Kota Solo itu sadar bahwa sebutan “Pak Lurah” merupakan sebuah kode. Namun, Jokowi menegaskan bahwa dirinya bukan seorang lurah.

“Saya bukan lurah. Saya Presiden Republik Indonesia,” ujarnya.

Jokowi mengaku sadar bahwa sebagai seorang presiden, dirinya harus menanggung risiko untuk dijadikan alibi.

“Walaupun saya paham ini sudah menjadi nasib seorang presiden untuk dijadikan paten-patenan dalam bahasa Jawa, dijadikan alibi, dijadikan tameng,” katanya.

Baca juga: Jokowi: Kaya Sumber Daya Alam Saja Tidak Cukup, Itu Akan Buat Kita Jadi Pemalas

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lantas menyebut bahwa meskipun masa kampanye Pemilu 2024 saat ini belum dimulai, fotonya sudah banyak dipasang di baliho berbagai daerah, disandingkan dengan bakal capres atau bakal cawapres. Meski demikian, Jokowi tak mempersoalkan situasi ini.

“Saya ke Provinsi A eh ada (foto saya), ke Kota B eh ada, ke Kabupaten C ada juga. Sampai ke tikungan-tikungan desa saya lihat, ada juga,” kata Jokowi.

“Tapi, bukan foto saya sendirian, ada di sebelahnya bareng capres. Ya, saya kira menurut saya, juga enggak apa apa, boleh-boleh saja,” lanjut Kepala Negara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Sempat Tolak Permintaan Rp 450 Juta dan iPhone untuk SYL

Pejabat Kementan Sempat Tolak Permintaan Rp 450 Juta dan iPhone untuk SYL

Nasional
Hadiri WWF 2024, Puan Tegaskan Komitmen Parlemen Dunia dalam Entaskan Persoalan Air

Hadiri WWF 2024, Puan Tegaskan Komitmen Parlemen Dunia dalam Entaskan Persoalan Air

Nasional
Helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi Jatuh, Pemerintah RI Ucapkan Keprihatinan

Helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi Jatuh, Pemerintah RI Ucapkan Keprihatinan

Nasional
Mulai Safari Kebangsaan, Tiga Pimpinan MPR Temui Try Sutrisno

Mulai Safari Kebangsaan, Tiga Pimpinan MPR Temui Try Sutrisno

Nasional
Memulihkan Demokrasi yang Sakit

Memulihkan Demokrasi yang Sakit

Nasional
Jokowi Wanti-wanti Kekurangan Air Perlambat Pertumbuhan Ekonomi hingga 6 Persen

Jokowi Wanti-wanti Kekurangan Air Perlambat Pertumbuhan Ekonomi hingga 6 Persen

Nasional
Keberhasilan Pertamina Kelola Blok Migas Raksasa, Simbol Kebangkitan untuk Kedaulatan Energi Nasional

Keberhasilan Pertamina Kelola Blok Migas Raksasa, Simbol Kebangkitan untuk Kedaulatan Energi Nasional

Nasional
Momen Jokowi Sambut Para Pemimpin Delegasi di KTT World Water Forum

Momen Jokowi Sambut Para Pemimpin Delegasi di KTT World Water Forum

Nasional
Buka WWF Ke-10 di Bali, Jokowi Singgung 500 Juta Petani Kecil Rentan Kekeringan

Buka WWF Ke-10 di Bali, Jokowi Singgung 500 Juta Petani Kecil Rentan Kekeringan

Nasional
Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Nasional
Kematian Janggal Lettu Eko, Keluarga Surati Panglima TNI hingga Jokowi, Minta Otopsi dan Penyelidikan

Kematian Janggal Lettu Eko, Keluarga Surati Panglima TNI hingga Jokowi, Minta Otopsi dan Penyelidikan

Nasional
Presiden Joko Widodo Perkenalkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Hadapan Tamu Internasional WWF Ke-10

Presiden Joko Widodo Perkenalkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Hadapan Tamu Internasional WWF Ke-10

Nasional
Hadiri Makan Malam WWF Ke-10, Puan Disambut Hangat Jokowi sebagai Penyelenggara

Hadiri Makan Malam WWF Ke-10, Puan Disambut Hangat Jokowi sebagai Penyelenggara

Nasional
Harkitnas 2024, Jokowi: Mari Bersama Bangkitkan Nasionalisme

Harkitnas 2024, Jokowi: Mari Bersama Bangkitkan Nasionalisme

Nasional
Revisi UU Penyiaran: Demokrasi di Ujung Tanduk

Revisi UU Penyiaran: Demokrasi di Ujung Tanduk

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com