Tersangka Korupsi Pengadaan Truk Basarnas Diduga Terima "Uang Panas" Lewat Transfer Bank

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah tersangka pengadaan truk angkut personel dan rescue carrier vehicle tahun 2014 di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) diduga menerima uang panas melalui transfer bank.

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengatakan, pihaknya telah mendalami dugaan aliran dana itu kepada dua pegawai salah satu bank BUMN.

“Diduga adanya aliran uang dari pengadaan truk angkut personel dan rescue carrier vehicle tahun 2014 masuk ke rekening bank para tersangka dimaksud,” kata Ali dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (16/8/2023).

Baca juga: TNI Bicara Arah Peradilan Kasus yang Menjerat Kepala Basarnas

Menurut Ali, kedua saksi diperiksa penyidik pada Selasa (15/8/2023) di Gedung Merah Putih KPK.

Mereka juga dicecar terkait aktivitas perbankan para tersangka dalam dugaan korupsi yang merugikan negara puluhan miliar ini.

Ali juga mengatakan, pada Senin (14/8/2023), tim penyidik memeriksa Direktur PT Lanba Wisesa, Ruhut Ehy W.

KPK menduga, perusahaan Ruhut terlibat dalam lelang pengadaan kendaraan di Basarnas.

“Antara lain terkait dengan turut sertanya perusahaan saksi mengikuti lelang pengadaan truk angkut personel dan rescue carrier vehicle tahun 2014 di Basarnas RI,” ujar Ali.

Sebelumnya, KPK mengumumkan telah membuka penyidikan dugaan korupsi pengadaan truk angkut personel dan rescue carrier vehicle di Basarnas.

Baca juga: Belum Sebulan Kabasarnas Jadi Tersangka, KPK Umumkan Kasus Korupsi Lain di Basarnas

Perkara itu berbeda dengan dugaan suap yang menjerat Kepala Basarnas Marsekal henri Alfiandi.

Ali mengatakan, pihaknya telah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mencegah 3 orang bepergian ke luar negeri.

Berdasarkan informasi yang telah dikonfirmasi Imigrasi, tiga orang itu adalah mantan Sekretaris Utama (Sestama) Badan nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Max Ruland Boseke.

Kemudian, pejabat pembuat komitmen (PPK) di Basarnas bernama Anjar Sulistiyono dan Direktur CV Delima Mandiri William Widarta.