Ketua MPR: Pembahasan PPHN Seyogianya Dilakukan Setelah Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo menyatakan, pembahasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) hendaknya dilakukan setelah pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Pembahasan PPHN seyogianya dapat dilakukan setelah pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, sehingga memiliki waktu yang cukup dan legitimasi yang kuat," kata Bamsoet, sapaannya, dalam Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Bamsoet berpandangan pentingnya PPHN patut dipertimbangkan sebagai produk hukum yang dapat mencegah sekaligus menjadi solusi untuk mengatasi persoalan negara.

Ia menyebutkan, Indonesia perlu memiliki roadmap atau bintang pengarah berjangka panjang yang jelas untuk menuntuk perjalanan bangsa Indonesia.

Baca juga: Bertemu DPD, MPR RI Masih Berupaya Dorong Amandemen UUD 1945 untuk Masukan PPHN

"Indonesia membutuhkan perencanaan jangka panjang yang holistik, konsisten, berkelanjutan, dan berkesinambungan dari suatu periode pemerintahan ke periode pemerintahan berikutnya, antara pusat dan daerah," kata Bamsoet.

Harapannya, dengan perencanaan tersebut, Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Ia mengingatkan, Indonesia merupakan pemilik berbagai sumber daya alam, seperti nikel, batubara, emas, tembaga, dan gas alam.

Namun, ia menekankan bahwa masih ada warga Indonesia yang belum sepenuhnya menkmati kekayaan alam tersebut.

Baca juga: PPHN Dinilai Bukan Solusi Keberlanjutan Pembangunan Bangsa

"Kita berterima kasih kepada pemerintah yang telah bekerja keras mengurangi angka kemiskinan," kata Bamsoet.

"Upaya ini perlu terus menerus ditingkatkan dengan memastikan penguasaan negara atas kekayaan alam, dan mendorong pembangunan di daerah demi sebesar-besar kemakmuran rakyat," imbuh dia.