Kompas.com - 20/08/2022, 04:56 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) bukan solusi keberlanjutan pembangunan bangsa.

Ia memaparkan sejumlah alasannya. Pertama, kesinambungan pembangunan bisa dijaga melalui undang-undang yang ada.

“Yang penting DPR bisa konsisten mengawal arah pembangunan melalui fungsi pengawasan,” tutur Lucius pada Kompas.com, Jumat (19/8/2022).

Baca juga: Fraksi Golkar MPR Protes soal PPHN, Bamsoet: Bisa Kita Bicarakan di Internal Partai

Kedua, masyarakat dan DPR bekerja sama dalam proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

“Kalau publik dibiarkan berpartisipasi dalam merancang pembangunan, DPR menjadi penampungan sekaligus perpanjangan tangan rakyat ke pemerintah, maka kesinambungan itu bisa dijaga melalui koordinasi, dan konsolidasi perencanaan pembangunan,” papar dia.

Ketiga, tak ada mekanisme yang tepat untuk menerapkan PPHN saat ini.

Sebab, PPHN diusulkan bakal disahkan melalui tiga hal yakni konvensi ketatanegaraan, amandemen UUD 1945, dan pembentukan undang-undang.

Lucius menyampaikan, konvensi tak dikenal sebagai salah satu instrumen resmi dalam pembentukan peraturan maupun hierarki undang-undang di Indonesia.

Baca juga: Fraksi Golkar Bantah Ketua MPR yang Sebut PPHN Sudah Disepakati

Sementara itu, upaya amendemen 1945 dirasa berlebihan untuk sekedar memasukan PPHN.

“Ini jelas bukan perkara mudah. MPR sendiri nampaknya sudah tak mau bertaruh mendorong amandemen untuk sekedar memasukkan PPHN,” ujar dia.

Lalu, pembentukan undang-undang yang dinilai rawan ditunggangi banyak kepentingan.

“Melalui pembuatan undang-undang juga beresiko menjadi mainan politik kepentingan ala DPR,” ucap Lucius.

Terlebih, sistem demokrasi presidensial di Indonesia yang membuat masyarakat memilih dan memberi mandat tertinggi pada presiden.

Jika presiden tak mengikuti ketentuan PPHN, kata Lucius, MPR pun tak bisa menurunkannya dari jabatan.

“Jadi semua masih terkesan cari-cari alasan saja dari MPR dengan mendesak PPHN (disahkan) sesegera mungkin,” kata dia.

Baca juga: Siap Gelar Sidang Tahunan Besok, MPR Bakal Sampaikan Perkembangan Pembahasan PPHN

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengklaim PPHN merupakan solusi untuk mewujudkan keberlangsungan pembangunan bangsa meski pucuk pimpinannya berganti.

Dalam Sidang Tahunan MPR, DPR dan DPD RI, Selasa (16/8/2022) Bamsoet menyebut pengesahan bakal diupayakan melalui konvensi ketatanegaraan.

Ditemui terpisah, Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menuturkan pendapat yang berbeda.


Ia mengatakan, pengesahan PPHN belum diputuskan melalui konvensi. 

Sebab, panitia ad hoc yang bertugas mengkaji PPHN baru akan dibentuk September.

Baca juga: Bakal Akomodasi PPHN, MPR Akan Bentuk Panitia Ad Hoc

Di sisi lain, Ketua Fraksi Partai Golkar MPR Idris Laena justru mengungkapkan bahwa belum ada kesepakatan di internal MPR terkait keberadaan PPHN.

Ia malah menyebut pernyataan Bamsoet dalam sidang tahunan itu sesat dan tak bisa dibenarkan.

Sebab, penentuan PPHN masih membutuhkan waktu yang panjang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

TGIPF Akan Temui Semua Pihak Terkait Tragedi Kanjuruhan

TGIPF Akan Temui Semua Pihak Terkait Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Wapres Akan Dorong Kerja Sama Tanggulangi Perubahan Iklim di KTT COP27

Wapres Akan Dorong Kerja Sama Tanggulangi Perubahan Iklim di KTT COP27

Nasional
Perintah Jokowi Evaluasi Total Tragedi Kanjuruhan agar Peristiwa yang Sama Tak Terulang

Perintah Jokowi Evaluasi Total Tragedi Kanjuruhan agar Peristiwa yang Sama Tak Terulang

Nasional
Jokowi Dijadwalkan Buka Konferensi Ekonomi Kreatif di Bali

Jokowi Dijadwalkan Buka Konferensi Ekonomi Kreatif di Bali

Nasional
Jokowi Resmi Teken Keppres TGIPF Peristiwa Kanjuruhan, Ini Susunan Anggotanya

Jokowi Resmi Teken Keppres TGIPF Peristiwa Kanjuruhan, Ini Susunan Anggotanya

Nasional
5 Perkembangan Terbaru Tragedi Kanjuruhan: 'Barangnya Kelihatan Semua' hingga Potensi Pelanggaran HAM Berat

5 Perkembangan Terbaru Tragedi Kanjuruhan: "Barangnya Kelihatan Semua" hingga Potensi Pelanggaran HAM Berat

Nasional
TGIPF Diminta Sentuh Tanggung Jawab Negara dan Perbaikan Sistem Sepakbola dalam Tragedi Kanjuruhan

TGIPF Diminta Sentuh Tanggung Jawab Negara dan Perbaikan Sistem Sepakbola dalam Tragedi Kanjuruhan

Nasional
PBHI: Tragedi Kanjuruhan Berpotensi Pelanggaran HAM Berat

PBHI: Tragedi Kanjuruhan Berpotensi Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Sentilan Elite PDI-P ke Ganjar: Dulu Dibilang Kemajon, Kini Disinggung 'Siap Tidur'

Sentilan Elite PDI-P ke Ganjar: Dulu Dibilang Kemajon, Kini Disinggung "Siap Tidur"

Nasional
4 Instruksi Jokowi soal Tragedi Kanjuruhan: Audit Stadion hingga Evaluasi Manajemen Pertandingan

4 Instruksi Jokowi soal Tragedi Kanjuruhan: Audit Stadion hingga Evaluasi Manajemen Pertandingan

Nasional
Kedekatan Mega-Prabowo dan Kemungkinan Kerja Sama PDI-P-Gerindra

Kedekatan Mega-Prabowo dan Kemungkinan Kerja Sama PDI-P-Gerindra

Nasional
Pelimpahan Tahap II Selesai, Berapa Lama Ferdy Sambo cs Ditahan Menanti Sidang?

Pelimpahan Tahap II Selesai, Berapa Lama Ferdy Sambo cs Ditahan Menanti Sidang?

Nasional
Drama Pelimpahan Sambo ke Kejagung, Diperlakukan Seolah Masih Jenderal...

Drama Pelimpahan Sambo ke Kejagung, Diperlakukan Seolah Masih Jenderal...

Nasional
[POPULER NASIONAL] Awak Media Dihalangi Brimob saat Liput Pelimpahan Sambo | Anggota Provos Payungi Sambo

[POPULER NASIONAL] Awak Media Dihalangi Brimob saat Liput Pelimpahan Sambo | Anggota Provos Payungi Sambo

Nasional
Upaya Pemerintah Meniti Langkah Reformasi Hukum Usai Hakim Agung Sudrajad Tersangka

Upaya Pemerintah Meniti Langkah Reformasi Hukum Usai Hakim Agung Sudrajad Tersangka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.