Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
M. Ikhsan Tualeka
Pegiat Perubahan Sosial

Direktur Indonesian Society Network (ISN), sebelumnya adalah Koordinator Moluccas Democratization Watch (MDW) yang didirikan tahun 2006, kemudian aktif di BPP HIPMI (2011-2014), Chairman Empower Youth Indonesia (sejak 2017), Direktur Maluku Crisis Center (sejak 2018), Founder IndoEast Network (2019), Anggota Dewan Pakar Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (sejak 2019) dan Executive Committee National Olympic Academy (NOA) of Indonesia (sejak 2023). Alumni FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (2006), IVLP Amerika Serikat (2009) dan Political Communication Paramadina Graduate School (2016) berkat scholarship finalis ‘The Next Leaders’ di Metro TV (2009). Saat ini sedang menyelesaikan studi Kajian Ketahanan Nasional (Riset) Universitas Indonesia, juga aktif mengisi berbagai kegiatan seminar dan diskusi. Dapat dihubungi melalui email: ikhsan_tualeka@yahoo.com - Instagram: @ikhsan_tualeka

Merayakan Hari Merdeka Indonesia dalam Ketimpangan

Kompas.com - 16/08/2023, 09:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

INDONESIA adalah negara kesepakatan yang dibangun untuk mencapai tujuan bersama. Setelah jauh berjalan, yang perlu diperiksa kembali apakah semua sudah ada dalam garis perjalanan yang sama, atau justru ada yang masih tertinggal jauh di belakang.

Bila memakai perspektif sejarah Indonesia, mengutip pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 di depan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Indonesia adalah “semua untuk semua, satu buat semua, semua buat satu”.

Artinya, semua orang yang menjadi bagian negeri ini memiliki hak dan kewajiban setara, tanpa kecuali.

Ibarat berada di rumah besar bersama, semua orang Indonesia punya kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri dan berpartisipasi dalam proses pembangunan nasional, apapun suku, agama serta pandangan politiknya. Tak ada belenggu diskriminasi.

Tapi hari ini, setelah 78 tahun berjalan, bersama dalam rumah besar itu, semua cita-cita dan kesepakatan yang telah dibangun sepertinya hanya menjadi angan-angan semu.

Nasib rakyat kebanyakan di negeri ini semakin terpinggirkan, bila tak mau disebut tertindas. Jurang ketimpangan semakin melebar.

Mereka yang di atas tetap di atas, sementara yang di bawah, tetaplah berada di bawah. Tak ada perubahan yang berarti. Antara kesepakatan dan pencapaian belum seiring sejalan, tak sebangun.

Konsensus yang telah dibuat faktanya tidak dijalankan dengan adil dan sungguh-sungguh.
Konstitusi, UUD 45 dan Pancasila masih sekadar pajangan, sebatas kata-kata atau retorika. Diterapkan atau digunakan sesuai selera penguasa bersama pemilik modal. Membuat kehidupan sebagian masyarakat tak ubahnya dengan masa kolonial masih berkuasa.

Para petani dan nelayan, terutama di desa-desa yang hidupnya miskin dan tertinggal pada masa bercokolnya kolonial dari Eropa, setelah penjajah itu pergi pun kehidupan mereka tak beranjak menjadi lebih baik.

Kehidupan berjalan ala kadarnya, sirkulasi nasib hanya terjadi pada kalangan elite di perkotaan.

Bila berkesempatan keliling Indonesia, akan mudah disaksikan ketimpangan itu. Walaupun dalam satu negara yang sama, pergi ke sejumlah daerah atau kota di kawasan barat Indonesia, terutama di Jawa, akan merasa seperti sedang bepergian ke negara lain yang lebih maju, berbanding terbalik dengan luar Jawa, terutama di kawasan timur Indonesia.

Memang ketimpangan tidak saja terkait atau hanya di wilayah timur Tanah Air, sejumlah daerah di kawasan barat juga terlihat kondisinya masih jauh dari harapan. Namun secara vulgar, realitas disparitas itu terlihat jelas antara kawasan timur dan barat.

Terkonfirmasi melalui data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas RI tahun 2019 lalu, yang menyebutkan ketimpangan antarwilayah di Indonesia sangat tinggi.

Kemiskinan di kawasan timur Indonesia sebesar 18,01 persen, sedangkan kawasan barat Indonesia 10,33 persen.

Ketimpangan pun dapat terlihat dengan mudah dalam urusan pembangunan di bidang pendidikan. Webometrics, salah satu lembaga yang rutin melakukan pemeringkatan universitas-universitas terbaik di dunia, pada edisi Februari 2023, memperlihatkan 10 universitas terbaik di Indonesia ada di pulau Jawa dan Sumatera.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com