JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar akhirnya menyatakan dukungan untuk bakal calon presiden (capres) dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Golkar resmi berkoalisi dengan tiga partai politik yakni Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Amanat Nasional (PAN) untuk Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.
Manuver tersebut tak sejalan dengan hasil musyawarah nasional (Munas) Golkar tahun 2019. Kala itu, munas menetapkan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum.
Munas juga memberikan mandat kepada Airlangga untuk menjadi capres Golkar pada Pemilu 2024.
Keputusan munas ini berulang kali digembar-gemborkan elite Golkar ketika ditanya arah dukungan mereka terkait pemilu presiden (pilpres) mendatang.
"(Soal nama capres) Kalau Golkar, waktu Munas juga sudah resmi,” kata Airlangga Hartarto saat menghadiri Rakornis dan Bimtek Pemenangan Pemilu, Sabtu (21/1/2023), dikutip dari siaran pers.
Baca juga: Golkar Menyerah Usung Airlangga Capres, Jusuf Kalla: Ya Sulit Kan...
Airlangga mengatakan, urusan calon presiden dari Golkar sudah final karena munas merupakan forum tertinggi di internal partai berlambang pohon beringin itu. Katanya, keputusan tersebut diperkuat oleh hasil rapat pimpinan nasional hingga rapat kerja nasional (Rakernas) yang digelar setelah Munas Golkar 2019.
Namun, dua bulan jelang pendaftaran capres dan calon wakil presiden (cawapres) Pemilu 2024, Golkar justru mengumumkan dukungan buat Prabowo. Saat mendeklarasikan dukungan, Airlangga menyebut sosok Ketua Umum Partai Gerindra itu sebagai orang yang tepat untuk memajukan perekonomian Indonesia.
"Partai Golkar melihat kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto sangat tepat untuk membawa Indonesia lolos dari middle income trap," kata Airlangga di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta, Minggu (13/8/2023).
Keputusan Golkar mendukung Prabowo itu pun menuai beragam reaksi di internal partai beringin. Hasil Munas Golkar tahun 2019 kembali diungkit.
Baca juga: Pilih Prabowo ketimbang Ganjar, Golkar: Ini Koalisi Tengah
Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam, misalnya, menyinggung hasil Munas Golkar tahun 2019 yang menetapkan Airlangga sebagai capres.
Menurut Ridwan, sebenarnya Golkar boleh-boleh saja mengubah dukungan mereka terhadap capres tertentu. Namun, kata dia, keputusan tersebut harus diambil melalui musyawarah nasional luar biasa (munaslub).
"Ya kan dukung-dukung saja, boleh saja. Tapi kan konstitusinya Golkar kan harus dilewati, melalui yang namanya proses konstitusi di Golkar, yaitu melalui munaslub," ujar Ridwan saat dihubungi, Minggu (13/8/2023).
Ridwan menilai, deklarasi dukungan buat Prabowo sedianya merupakan keputusan Airlangga, bukan ketetapan Golkar. Sebab, jika melihat keputusan partai, Golkar tegas menginginkan Airlangga sebagai capres.
"Aturannya itu capresnya Airlangga. Bahwa dia mau merubah ya boleh. Mendukung Prabowo boleh, dukung Ganjar boleh, dukung Anies boleh, dukung dirinya boleh. Tapi harus melalui satu prosedur, iya (munaslub). Aturannya tetap harus dilewati. Kalau enggak, bisa digugat itu sama anggota di Golkar karena tidak melalui proses administrasi konstitusi yang benar," tuturnya.