KPK Sebut DPO KPK Kirana Kotama Dapat Perlindungan dari Negara Lain

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Asep Guntur Rahayu membenarkan, pelacakan daftar pencarian orang (DPO) kasus korupsi Kirana Kotama lebih mudah karena telah mengantongi permanent resident dari negara lain. Namun, KPK menemukan hambatan karena buron itu mendapat perlindungan dari negara terkait.

“Iya, tapi kan juga ada perlindungan dari negara tersebut,” kata Asep kepada wartawan, Senin (14/8/2023).

Baca juga: DPO KPK Kirana Kotama Dapat Permanent Resident Negara Lain

Dia mengatakan, berdasarkan informasi yang KPK terima, Kirana Kotama bersembunyi di salah satu negara di luar benua Asia. Ia pun disebut sudah mengantongi status kependudukan dari negara tersebut.

“Dia memiliki yang disebutnya itu permanent resident. Jadi sudah punya diakui,” tutur Asep.

Kirana ditetapkan sebagai tersangka pada 2017 silam, atau sekitar 6 tahun lalu. Ia merupakan Direktur Utama PT Pirusa Sejati.

Kirana diduga menyuap General Manager Treasury PT PAL Arif Cahyana dan Direktur Keuangan PT PAL Saiful Anwar.

Kasus dugaan suap dalam pembelian kapal perang untuk Pemerintah Filipina ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis (30/3/2023).

KPK menciduk Arif setelah menerima suap dalam pecahan dollar Amerika Serikat (AS) dari Agus di MTH Square, Cawang, Jakarta Timur.

Baca juga: KPK Minta Bantuan Kemenlu Lobi Negara di Afrika Hapus Status Kewarganegaraan Paulus Tannos

Setelah menangkap terduga pelaku lain, melakukan pemeriksaan, dan galar gelar perkara KPK menetapkan empat orang tersangka.

Mereka adalah Direktur Utama PT PAL M. Firmansyah Arifin, Direktur Keuangan PT PAL Saiful Anwar, dan GM Treasury PT PAL Arief Cahyana, dan pejabat PT Pirusa Sejati Agus Nugroho.

Dalam persidangan, Kirana disebut memberi uang 188.101,19 dollar AS kepada jajaran Direksi PT PAL, Firmansyah dan kawan-kawan.

Firmansyah dan pejabat PAL lainnya disebut mendapat komitmen fee 1,2 persen atau 1,087 juta dollar AS dari Ashanti Sales Inc.

Uang itu bersumber dari fee yang diberikan pemerintah Filipina sebesar 4,76 persen dalam kontrak pembelian kapal senilai 86,96 juta dollar AS.