Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Andika Perkasa: TNI Tidak Bisa Hadapi KKB dengan Senjata, Harus Punya Alasan Kuat

Kompas.com - 12/08/2023, 14:33 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa mengatakan, TNI tidak bisa sembarangan dalam menghadapi kelompok kriminal bersenjata (KKB) atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).

“Enggak bisa menghadapi mereka itu dengan senjata yang gede,” kata Andika dalam acara GASPOL! Kompas.com, Jumat (11/8/2023).

Pertama, kata Andika, KKB atau TPNPB-OPM masih termasuk warga negara Indonesia (WNI). Kedua, mereka tidak selalu membawa senjata.

Apabila KKB atau OPM tidak membawa senjata, TNI tidak bisa melakukan tindakan tegas dan terukur yang berakibat fatal.

“Kita harus punya alasan lah, bertindak apa pun kita harus punya alasan yang kuat,” tutur Andika.

Andika menyebutkan, tantangan TNI adalah mengantisipasi agar KKB tidak meluas. Di sisi lain, TNI juga harus menggunakan cara yang benar.

Baca juga: Andika Perkasa Ungkap Alasan Kekerasan di Papua Masih Terjadi

“Bagaimana kita mulai menghadapi agar tidak meluas, keganasan mereka, kebrutalan mereka. Tapi, di sisi lain, tanpa kita menggunakan cara yang salah,” ujar Andika.

“Kalau cara kita berlebihan sehingga menimbulkan korban, ya itu juga akan membuat masalah baru,” ucap mantan Kepala Staf TNI AD itu.

Andika mengatakan, TNI harus hadir di Papua untuk memberikan kesan kepada masyarakat bahwa TNI itu membantu.

Baca juga: Cerita Andika Perkasa Ditegur Jokowi karena Jalan Ditutup...

“Justru kita harus memberikan kesan kepada masyarakat mayoritas di sana bahwa kita ini ada di situ justru untuk membantu supaya ada sekolah baru, ada jalan baru, ada pasar baru,” kata Andika.

Saat ini, TNI melaksanakan operasi teritorial di Bumi Cenderawasih.

Hal itu diungkapkan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono setelah acara serah terima jabatan Panglima TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, pada 20 Desember 2022.

"Teritorial tetap berjalan, tetap kami laksanakan sesuai dengan aparat teritorial di sana, seperti Kodim, Korem, Koramil, dengan kekuatan yang ada. Tentunya kami tetap melaksanakan operasi teritorial di sana," kata Yudo di samping Andika saat itu.

Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono, di Mako Paspampres, Jakarta Pusat, Senin (7/8/2023).KOMPAS.com / VITORIO MANTALEAN Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono, di Mako Paspampres, Jakarta Pusat, Senin (7/8/2023).

Yudo lantas mengungkapkan alasannya melanjutkan operasi teritorial. Ia menyebut, masyarakat Papua sangat membutuhkan dukungan dari TNI.

"Khususnya sekolah-sekolah, katanya banyak guru yang meninggalkan tempat. Ini TNI wajib untuk di sana. Kemudian angkutan umum yang kurang ya, kami bantu, supaya kegiatan sosial masyarakat tetap berjalan," kata Yudo.

Kemudian, lanjut Yudo, TNI akan membantu Polri dalam penegakkan hukum di Bumi Cenderawasih.

Baca juga: Andika Perkasa: Pak Jokowi Itu Marahnya Enggak Diekspresikan

"Dan tentunya kami lebih memajukan ke arah hukum, sehingga nanti untuk yang membuat onar di sana istilahnya, melanggar hukum, tentunya yang menggangu masyarakat, akan kami tangkap dan diserahkan kepada Polri karena memang di sana operasinya operasi penegakan hukum," ucap Yudo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Nasional
Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Nasional
Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Nasional
Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Nasional
KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

Nasional
Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Nasional
Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Nasional
56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

Nasional
Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Nasional
Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Nasional
Buka Forum Parlemen WWF Ke-10, Puan: Kelangkaan Air Perlebar Ketimpangan

Buka Forum Parlemen WWF Ke-10, Puan: Kelangkaan Air Perlebar Ketimpangan

Nasional
Lemhannas Kaji Dampak Meninggalnya Presiden Iran dalam Kecelakaan Helikopter

Lemhannas Kaji Dampak Meninggalnya Presiden Iran dalam Kecelakaan Helikopter

Nasional
Emil Dardak Sindir Batas Usia yang Halangi Anak Muda Maju saat Pemilu

Emil Dardak Sindir Batas Usia yang Halangi Anak Muda Maju saat Pemilu

Nasional
Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI karena Bahayakan Demokrasi

Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI karena Bahayakan Demokrasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com