MA Tolak PK Moeldoko, Pengacara Singgung Tiga Kejanggalan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara Moeldoko yang juga Kepala Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat hasil Konferensi Luar Biasa (KLB) Saiful Huda merespons soal putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak peninjau kembali (PK) kubu Moeldoko atas kepengurusan Partai Demokrat.

Menurut Saiful, putusan itu tidak terlalu mengejutkan.

"Keputusan ini sesungguhnya tidak terlalu mengejutkan bagi saya, karena sejak awal saya sudah melihat adanya kejanggalan terhadap berbagai hal yang mengiringi perjuangan kami, juga terhadap upaya hukum yang teman-teman kami tempuh atau lakukan," ujar Saiful dalam keterangan tertulisnya yang dilansir pada Jumat (11/8/2023).

Baca juga: MA Tolak PK Moeldoko, Demokrat: Jangan Pikir Bukan Kader Bisa Jadi Ketua Umum

Kejanggalan yang dimaksud Saiful yakni, pertama, keputusan sengketa kepengurusan parpol yang berujung pada pengesahan kepengurusan parpol oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly.

Dia menilai, seharusnya hal tersebut tidak semestinya dilakukan oleh Menkumham sebagai pejabat pemerintah.

"Karena hal itu akan menimbulkan konflik kepentingan (conflict of interest). Akan tetapi karena Undang-Undang (UU) Parpol kita menyatakan seperti itu, ya mau apalagi," kata dia.

"Jadi semestinya dari awal, yang harusnya memutus sah tidaknya kepengurusan parpol itu ya Pengadilan Administrasi Negara semisal PTUN atau PTTUN," ujar Saiful.

Dia mengatakan, hal tersebut dilakukan agar tidak ada kecurigaan akan adanya pemihakan terhadap salah satu kubu dari pengadilan.

Baca juga: MA: Putusan Tolak PK Moeldoko soal Demokrat Tak Berkorelasi dengan Ultah AHY

Kedua, tutur Saiful, sudah menjadi rahasia umum bahwa apa yang terjadi pada Partai Demokrat merupakan konflik internal yang bermuara dari pelanggaran Undang-Undang Partai Politik yang dilakukan oleh pengurus parpol pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono.

"Mereka itu selain merubah seenaknya AD/ART partai yang bertentangan dengan UU Parpol, juga bertentangan dengan konstitusi negara," kata dia.

"Nah apa yang kami lakukan dengan menyelenggarakan KLB, adalah reaksi dari itu semua. Sayangnya para pihak yang berwenang memutus perkara ini tidak terlalu tanggap dan jeli," ujar Saiful.

Ketiga, Saiful sangat menyayangkan adanya pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD beberapa waktu lalu yang seolah mengintimidasi hakim MA.

Menurut dia, saat itu Mahfud mengatakan bahwa MA mabok kalau sampai memenangkan PK Moeldoko.

"Bagi saya ini tindakan yang selain kurang arif dan bijaksana, juga menyalahi prinsip etika pejabat pemerintah yang benar," ujar Saiful.

"Ini tidak adil, mengingat trias politica jelas memisahkan kewenangan antara eksekutif dan yudikatif. Apa yang dilakukan oleh Menko Polhukam itu bagi saya sudah masuk ke ranah intervensi," kata dia.

Baca juga: MA Tolak PK Moeldoko soal Partai Demokrat