Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lawan PK Moeldoko, Aksi Cap Darah Kader Demokrat Berlanjut hingga Putusan MA Keluar

Kompas.com - 16/06/2023, 16:19 WIB
Tatang Guritno,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Aksi cap darah para simpatisan dan kader Demokrat bakal terus dilakukan hingga jelang putusan peninjauan kembali (PK) yang diajukan kubu Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko terkait kepemimpinan Partai Demokrat.

Kepala Badan Pembinaan Jaringan dan Konstituen (BPJK) DPP Partai Demokrat Umar Arsal mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk keresahan para kader dan simpatisan.

“Insya Allah akan kita laksanakan setiap minggu karena kegelisahan dari para kader dan para relawan, termasuk, masyarakat yang gelisah soal belum pastinya keputusan MA soal Partai Demokrat ini sangat mengganggu,” tutur Arsal di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Jumat (16/6/2023).

Baca juga: Ratusan Kader dan Simpatisan Demokrat Berikan Cap Darah, Simbol Lawan PK Moeldoko

Ia mengungkapkan aksi cap darah hari ini hanya diikuti oleh para kader dan simpatisan di wilayah Jakarta.

Nantinya, aksi tersebut bakal disusul pula oleh para kader yang berada di luar wilayah Jakarta.

“Insya Allah (diikuti) dari daerah juga. Tiap minggu akan seperti ini,” ucapnya.

Diketahui, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa langkah yang dilakukan Moeldoko merupakan upaya pihak berkuasa untuk mengganggu kelompok yang bertentangan.

Baca juga: GASPOL! Hari Ini: Ada Upaya Jegal Anies Lewat PK Moeldoko

Pasalnya, saat ini Demokrat merupakan partai politik (parpol) yang mengambil posisi sebagai oposisi pemerintah.

Di sisi lain, MA belum memutuskan siapa saja hakim agung yang dipilih untuk mempersidangkan PK tersebut.

Adapun konflik antara Partai Demokrat dan Moeldoko terjadi medio 2021 ketika sejumlah kader melakukan kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang.

Dalam forum tersebut, Moeldoko didapuk sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Namun, AD/ART kubu Moeldoko tak diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Kemenkumham tetap menyatakan bahwa kepengurusan Partai Demokrat yang sah berada di bawah kepemimpinan AHY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com