PSI: Legislatif Boleh 21 Tahun, Kenapa Perbedaannya dengan Usia Capres-Cawapres Jauh?

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie mengaku heran akan perbedaan aturan mengenai batas usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) berbanding usia minimal calon anggota legislatif (caleg).

Batasan usia untuk pencalonan presiden dan cawapres diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yaitu minimal 40 tahun, sedangkan untuk caleg bisa 21 tahun.

"Sebagai rekan kerja presiden, dan juga para menteri-menterinya, eksekutif kan diawasi oleh legislatif. Legislatif ini umurnya boleh 21 lho, jadi kan bocil kan. Nah, ini jadi kenapa perbedaannya terlalu jauh?" kata Grace dalam acara Satu Meja The Forum yang ditayangkan Kompas TV, Rabu (9/8/2023) malam.

Atas hal itu, Grace belum bisa menerima penjelasan soal batas usia capres-cawapres dinaikkan minimal 40 tahun.

Baca juga: PSI Harap Aturan Batas Usia Minimal Capres-Cawapres Jadi 35 Tahun Berlaku pada Pemilu 2024

Padahal, menurut dia, dalam dua UU Pemilu Presiden sebelumnya, yaitu UU Nomor 23 Tahun 2003 dan UU Nomor 42 Tahun 2008 sudah memungkinkan usia capres-cawapres minimal 35 tahun.

"Jadi ini ada ketidakadilan untuk lebih dari 20 juta anak-anak muda, karena peraturan yang absurd ini. Apa alasannya tiba-tiba dinaikkin?" ucap Grace.

Ia menilai, DPR sebagai pembuat Undang-Undang Pemilu Tahun 2017 tidak memiliki alasan yuridis yang kuat untuk menaikkan batas usia minimal capres-cawapres.

DPR, kata Grace, juga tidak melihat potensi yang terhalang dari para kalangan muda yang justru menjadi mayoritas dalam pemilih di Pemilu 2024.

"Hari ini pemilihan umum yang selanjutnya saja, 60 persen pemilih, pemilih muda. Kemudian ada 21,2 juta anak usia 35-39 tahun yang terhalang dong haknya gara-gara mendadak dinaikkan tanpa alasan yang jelas," kata dia.

Baca juga: Alasan PSI Ajukan Uji Materi Terkait Batas Usia Capres-Cawapres, Minta Kembali ke UU Pemilu Sebelumnya

Untuk itu, Grace meminta MK mengabulkan gugatan uji materi tersebut dan mengembalikan pada aturan batas usia yang tercantum dalam UU tahun 2003 dan 2008 tentang pemilu Presiden.

"Nah, dua undang-undang pemilu sebelumnya, 2003 dan 2008 itu sudah 35 tahun," ujar dia.

Adapun MK sedang menangani dua perkara uji materi terkait syarat minimum usia dalam pencalonan presiden dan wakil presiden.

Perkara pertama adalah perkara nomor 29/PUU-XXI/2023 diajukan oleh kader PSI Dedek Prayudi.

PSI meminta batas usia minimum capres-cawapres 40 tahun dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai sekurang-kurangnya 35 tahun, seperti ketentuan Pilpres 2004 dan 2009 yang diatur Pasal 6 huruf q UU Nomor 23 Tahun 2003 dan Pasal 5 huruf o UU Nomor 42 Tahun 2008.