Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ganjar Bakal Perbaiki Program Jokowi yang Belum Baik, Salah Satunya Penegakan Hukum

Kompas.com - 31/07/2023, 17:09 WIB
Tatang Guritno,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden (bacapres) PDI-P Ganjar Pranowo mengaku bakal mengevaluasi program Presiden Joko Widodo yang tidak optimal.

Hal itu bakal dilakukan ketika Ganjar akhirnya terpilih menjadi presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Kalau infrastruktur enggak dilanjutkan kamu mau lewat jalan apa untuk bisa membereskan seluruh masalah ekonomi, sosial?” ujar Ganjar di kawasan Kuningan, Jakarta, Sabtu (29/7/2023).

“Kecuali, kalau ada yang tidak benar ya kita hentikan. Kecuali, kalau ada yang tidak pas ya kita koreksi,” sambungnya.

Baca juga: Jusuf Kalla Ingin Airlangga Bisa Jadi Cawapres Prabowo atau Ganjar

Ia menuturkan tak mungkin pemerintahan yang baru meniru sepenuhnya program pemerintahan sebelumnya.

Ganjar pun menekankan selama ini pemerintah selalu mendengarkan berbagai masukan dari masyarakat soal berbagai program yang dilakukan.

“Ya iyalah masa (program) plek ketiplek (sama semuanya). Itu kan ada yang keliru, hari ini kritik kepada pemerintah soal penegakan hukum yang belum benar, kan kita dengerin,” tutur dia.

Diketahui saat ini, selain PDI-P, Ganjar juga didukung oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, dan Perindo.

Dalam perayaan puncak Bulan Bung Karno di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, 24 Juni 2023, ia menyatakan bakal melanjutkan berbagai program pembangunan Jokowi, salah satunya proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Itu juga yang mesti kita pertahankan, kita lanjutkan. Namun, itu tidak bisa terlaksana kalau kita tidak menang hattrick,” sebut Gubernur Jawa Tengah itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com