Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK Tolak Munaslub Golkar, Airlangga: Seluruh Senior Menolak

Kompas.com - 31/07/2023, 15:58 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan, semua pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar tingkat I menolak adanya musyawarah nasional luar biasa (munaslub).

Ia mengatakan, sikap pengurus di tingkat daerah itu pun diikuti oleh senior di partai berlambang pohon beringin itu untuk menolak munaslub.

"Ya seluruh pengurus Golkar, DPD I menolak munaslub, jadi seluruh senior menolak munaslub," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (31/7/2023).

Hal ini ia sampaikan untuk merespons pernyataan mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla yang menolak munaslub.

Baca juga: Sebut Golkar Telat Tentukan Arah Koalisi, JK: Sangat Tergantung Penguasa, Ini Berbahaya

Airlangga juga menanggapi kritik Kalla yang menyebut Golkar harus mandiri dalam menentukan koalisi menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Menurut Airlangga, kerja sama politik itu merupakan keniscayaan karena Golkar harus memenuhi presidential threshold untuk mengusung calon presiden.

"Kerja sama selalu diperlukan karena Golkar butuh kerja sama partai untuk maju dalam pemilihan presiden," kata dia.

Airlangga menambahkan, sikap DPD I Golkar yang menolak munaslub merupakan hasil dari pertemuan di Bali pada Minggu (30/7/2023).

Baca juga: DPD Golkar Se-Indonesia Tolak Munaslub Lengserkan Airlangga, Bahlil: Serahkan Itu ke DPP

Ia mengatakan, pertemuan itu juga membahas agenda-agenda politik Golkar ke depan, termasuk pencalonan presiden dan wakil presiden.

"Ya perlu dibicarakan lagi dengan calon-calon tiap partai," ujar Airlangga.

Sebelumnya, Kalla menolak adanya munaslub untuk mendongkel Airlangga dari kursi ketua umum Golkar.

Kalla meminta semua elemen partai beringin bersatu. Menurut dia, saat ini internal Golkar mesti solid untuk menghadapi Pemilu 2024 yang tidak lama lagi akan dilangsungkan.

“Bersatulah dalam situasi yang krisis ini. Artinya waktu yang lebih singkat, bagaimana bisa menang kalau pecah gitu,” ujar Kalla ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Baca juga: Jusuf Kalla Bilang Jadi Ketua Umum Golkar Butuh Modal Rp 500 Miliar-Rp 600 Miliar

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu meminta semua pihak menghormati dan memberikan kepercayaan kepada

Ia mengingatkan, Musyawarah Nasional (Munas) Golkar 2019 telah memberikan mandat penuh kepada Airlangga dalam menentukan bakal calon presiden (bacapres) ataupun bakal calon wakil presiden (bacawapres).

“Berikanlah (kepercayaan) karena Airlangga sudah diberikan mandat. Jangan Golkar dilibatkan situasi yang sulit, jadi siapapun harus memahami itu,” sebut dia.

Baca juga: Airlangga Bertemu Ketua DPD Golkar Se-Indonesia, Didorong Dukung Prabowo

Selain Kalla, sejumlah tokoh senior Golkar juga telah terang-terangan menolak munaslub, yakni Ketua Dewan Pakar Agung Laksono dan Ketua Dewan Pembina Aburizal Bakrie.

Sementara itu, Ketua Dewan Penasihat Golkar Luhut Binsar Pandjaitan tidak memungkiri bahwa ia bersedia menjadi ketua umum Golkar apabila mendapatkan dukungan.

Namun, ia tidak mau harus bertarung dengan Airlangga untuk memperebutkan kursi ketua umum Golkar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com