Sebut Golkar Telat Tentukan Arah Koalisi, JK: Sangat Tergantung Penguasa, Ini Berbahaya

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla mengkritik sikap partainya yang terlalu lama menentukan koalisi untuk menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Baginya, partai beringin tak berani mengambil sikap mandiri dalam berpolitik.

“Golkarnya sendiri agak telat sebenarnya, mencari atau sangat tergantung kepada penguasa untuk menentukan koalisi-koalisinya,” ujar Kalla di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/7/2023).

Ia merasa persoalan itu juga terjadi hampir di semua partai politik (parpol).

Baca juga: Tolak Dorongan Munaslub, Jusuf Kalla Minta Golkar Bersatu

Baginya, situasi di mana parpol tersandera dengan kepentingan Istana merupakan ancaman bagi demokrasi.

“Ini secara demokratis ini berbahaya kalau begini. Partai sendiri tidak mandiri seperti itu. Nah apabila partai diganggu makin kacau politik ini,” sebut dia.

Kalla menuturkan saat ini kepentingan Golkar adalah mendorong ketua umumnya Airlangga Hartarto sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres).

Pilihannya pun hanya ke bakal calon presiden (bacapres) PDI-P Ganjar Pranowo atau bacapres Partai Gerindra Prabowo Subianto.

“Karena partai besar, dia (Golkar) mempunyai juga semacam kemampuan ataupun hak untuk meningkatkan suara nomor 1 (bacapres) apabila jadi wakil (presiden), gitu kan,” imbuh dia.

Baca juga: Jusuf Kalla Anggap Pemerintahan Jokowi Kian Mirip Era Soeharto

Sebelumnya, Kalla telah menyatakan tak sepakat dengan dorongan untuk mengadakan musyawarah nasional luar biasa (munaslub).

Alasannya, saat ini sudah semakin dekat dengan Pemilu 2024 dan Golkar mestinya bersatu untuk memenangkan kontestasi elektoral.

Adapun Golkar saat ini belum menentukan sikap apakah bakal merapat ke kubu Gerindra atau PDI-P.

Terbaru, Airlangga telah bertemu dengan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani dan sepakat untuk membentuk tim teknis untuk membahas kerja sama kedua partai politik (parpol).