Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Curhat 4 Tahun Jadi Menteri Jokowi, Nadiem: Setiap Saya Bikin Kebijakan Ribut

Kompas.com - 29/07/2023, 20:51 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim menceritakan pengalamannya selama empat tahun menjadi pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di kabinet.

Salah satunya saat dirinya mengeluarkan berbagai kebijakan yang sering memicu keributan di publik.

Namun, menurut Nadiem, hal itu justru membuatnya semangat.

"Menurut saya, bikin saya paling semangat adalah kalau kita bisa melewati fase ributnya dulu. Kan setiap kali saya buat kebijakan ribut kan. Ini sudah standar lah, SOP-nya," ujar Nadiem saat memberikan materi di acara Belajar Raya di Posbloc, Jakarta, Jumat (28/7/2023).

"Hampir setiap kali. Hampir setiap kali. Sudah kebijakan yang bagus saja diprotes," katanya lagi.

Baca juga: Mendikbud Ristek Nadiem Makarim Datangi KPK

Nadiem mencontohkan, saat dirinya mendorong para guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kebijakan itu disebutnya paling bagus dan mulia yang pernah ditetapkannya sebagai Mendikbud Ristek.

"Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Sudah hampir empat tahun jadi saya boleh curhat. Sudah pede (percaya diri), sudah pede. Tahun pertama, tahun kedua belom pede," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Nadiem juga mengungkapkan dirinya sebentar lagi akan menyelesaikan tugas di Kabinet Presiden Jokowi, yakni pada tahun depan.

Selama empat tahun, Nadiem mengaku, ia mau tidak mau harus belajar. Baik menghadapi demonstrasi guru, tenaga penggerak, mahasiswa dan sebagainya.

"Jadi memang benar, kalau saya benar-benar didorong, saya belajar lebih banyak. Karena saya sudah lebih banyak hidup di luar sekolah, sehingga ya belajar saya di luar sekolah gitu," kata Nadiem.

Baca juga: Rapor Pendidikan 2022-2023, Nadiem: 24,4 Persen Siswa Alami Bullying

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com