KPU Mulai Simulasi Bongkar Muat hingga Pengepakan Logistik Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai melakukan simulasi bongkar muat, penyortiran, pelipatan, sampai pengepakan logistik Pemilu 2024.

Simulasi pertama dilakukan di gudang logistik KPU Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/7/2023).

"Simulasi ini boleh dikatakan simulasi awal, simulasi pertama, nanti kita evaluasi. Hasil simulasi ini kami jadikan model untuk simulasi serupa di banyak tempat dengan berbagai karakter daerah kita masing-masing," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari, kepada wartawan pada Jumat (28/7/2023).

"Nanti, dari situ gambaran-gambaran situasi di lapangan akan kami jadikan bahan membuat petunjuk teknis untuk KPU provinsi, kabupaten/kota, bagaimana mengelola logistik terutama dua hal: surat suara dan formulir untuk pengiriman surat suara di TPS," ujar dia.

Baca juga: KPU Siapkan 2.710 Desain Surat Suara untuk Pileg 2024

Hasyim menyampaikan, pemilihan Bogor sebagai tempat dilakukannya simulasi perdana ini mengingat lokasinya yang paling dekat dengan KPU RI.

Kedua, KPU Kabupaten Bogor memiliki tingkat layanan terbesar untuk tingkat kabupaten sebab jumlah pemilih berkisar di angka 3,8 juta orang.

"Itu akan tergambarkan situasi yang kita hadapi misalkan disiapkan truk, begitu dia datang siapa yang mengangkut, menempatkannya di mana, kemudian membongkarnya bagaimana, cara menghitung yang diterima, karena harus dibuat berita acara apa yang diterima," ujar Hasyim.

Dalam simulasi ini juga digambarkan bagaimana petugas harus melakukan sortir kualitas surat suara hingga formulirnya.

Jika ada yang mutunya tak memenuhi syarat, KPU harus segera menggantinya dengan yang lebih baik.

"Kemudian (simulasi) surat suara yang tidak digunakan bagaimana cara memusnahkannya," ujar Hasyim.

Baca juga: KPU Pastikan Pemilu 2024 Tetap Pakai Metode Coblos, Bukan Contreng

Ini penting karena setiap TPS bakal menyediakan 5 jenis pemilu pada Februari 2024 nanti, yakni pemilihan presiden, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan DPD RI.

Hasyim menuturkan bahwa pekerjaan besar ini harus dihitung dengan cermat, termasuk mengelola tenaga lipat, sortir, perhitungan waktu kerja yang diperlukan, hingga honorarium yang dianggap layak untuk membayar para petugas dengan beban kerja sebanyak itu.

Ia menekankan, KPU kabupaten/kota akan berperan krusial karena logistik akan didistribusikan mulai dari sana.

"Ini kan harus dihitung semua dan itu semua hanya bisa dilakukan kalau ada simulasinya," ucap Hasyim.

Pengelolaan logistik kini di tingkat daerah

Sebelumnya, KPU RI memastikan pengelolaan logistik Pemilu 2024 berbeda dari sebelumnya.