Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Dinilai Dilema, antara Erick Thohir atau Muhaimin

Kompas.com - 28/07/2023, 16:19 WIB
Vitorio Mantalean,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dinilai menghadapi dilema dalam menentukan sosok yang kelak akan mendampinginya maju dalam Pilpres 2024.

Hampir setahun lalu, Prabowo telah meneken kerja sama politik dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) besutan Muhaimin Iskandar.

PKB ngotot agar nama ketua umum mereka itu bisa tampil di surat suara pada Pilpres 2024, minimal untuk kursi RI 2.

Baca juga: PDI-P Tak Masalah Jokowi Lengket dengan Prabowo asalkan Bukan dalam Kontes Pilpres

Namun, Prabowo yang elektabilitasnya moncer sebagai capres justru kian mesra dengan Menteri BUMN Erick Thohir yang raihan elektabilitasnya untuk kursi RI 2 lebih mentereng dari Muhaimin.

Pakar politik Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam menyebut bahwa Prabowo mungkin bimbang karena elektabilitas Muhaimin sendiri belum memberi insentif elektoral yang menggiurkan dibandingkan Erick.

"Meskipun demikian, Prabowo paham ia sangat membutuhkan tiket politik dan dukungan dari PKB dan Cak Imin," kata Umam pada Jumat (28/7/2023).

Kedua sosok ini memang dianggap dapat mengkapitalisasi suara Nahdliyin.

Muhaimin tumbuh dari basis Nahdliyin tulen. Bukan cuma orang pesantren, ia menapaki karier politiknya sejak muda, ketika menjadi pentolan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), organisasi yang punya kedekatan sejarah dengan NU.

Baca juga: Cak Imin Sempat Tak Percaya Masuk Nominasi Bakal Cawapres Ganjar

Adapun PKB merupakan partai yang didirikan untuk menyalurkan aspirasi politik praktis Nahdliyin, diarsiteki pembentukannya oleh Pengurus Besar NU ketika Orde Baru tumbang.

Namun, belakangan, hubungan Muhaimin dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf kurang harmonis sejak awal periode kepemimpinan Yahya.

Yahya justru menunjukkan kedekatannya dengan Erick lebih daripada Muhaimin.

Bahkan, Erick yang tak berakar dari basis Nahdliyin tulen laiknya Muhaimin, diberi posisi Ketua Dewan Pengarah "Satu Abad NU" awal tahun ini.


Sebelumnya, Erick juga didapuk sebagai anggota kehormatan Barisan Ansor Serbaguna (Banser), jaringan Gerakan Pemuda (GP) Ansor yang dipimpin Yaqut Cholil Coumas, Menteri Agama sekaligus adik Yahya.

"Kondisi ini mempengaruhi keyakinan Prabowo untuk bergandengan dengan Cak Imin," ujar Umam.

Baca juga: Setelah Cak Imin, Giliran Airlangga yang Disambangi Puan

Prabowo dianggap sudah menyadari betapa krusialnya suara Nahdliyin buat pemenangan pilpres.

Dari sisi pencalonan sendiri, Prabowo sangat butuh PKB karena partai berlambang bumi itu meraup 10,09 kursi di DPR RI, yang dapat mempermudahnya lolos ambang batas pencalonan presiden.

Umam menilai, wajar Prabowo bimbang karena jika ia tak memberi tiket pencalonan untuk Muhaimin, pria 56 tahun itu tak segan angkat kaki.

Baca juga: PDI-P Harap Muncul Kerja Sama Politik Usai Puan Bertemu Airlangga dan Cak Imin Hari Ini

Apalagi, di sisi lain, PKB sedang didekati secara intensif oleh PDI-P yang bahkan terang-terangan memasukkan nama Muhaimin sebagai kandidat potensial calon wakil presiden yang kelak mereka usung.

"Jika proposal pencawapresan Cak Imin tidak dikabulkan Prabowo, besar kemungkinan PKB akan mengevaluasi total skema koalisi KKIR," ujar Umam.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Seorang Pria Diamankan Paspampres Saat Tiba-tiba Hampiri Jokowi di Konawe

Seorang Pria Diamankan Paspampres Saat Tiba-tiba Hampiri Jokowi di Konawe

Nasional
Pro dan Kontra Komposisi Pansel Capim KPK yang Didominasi Unsur Pemerintah

Pro dan Kontra Komposisi Pansel Capim KPK yang Didominasi Unsur Pemerintah

Nasional
Jokowi Restui Langkah Menkes Sederhanakan Kelas BPJS Kesehatan

Jokowi Restui Langkah Menkes Sederhanakan Kelas BPJS Kesehatan

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Dibahas di DPR, Jumlah Kementerian Diusulkan 'Sesuai Kebutuhan Presiden'

Revisi UU Kementerian Negara Dibahas di DPR, Jumlah Kementerian Diusulkan "Sesuai Kebutuhan Presiden"

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pakar Sinyalir Punya Tujuan Politik

Soal Revisi UU MK, Pakar Sinyalir Punya Tujuan Politik

Nasional
Kasus TPPU SYL, KPK Panggil 3 Pemilik Biro Perjalanan

Kasus TPPU SYL, KPK Panggil 3 Pemilik Biro Perjalanan

Nasional
Dewas KPK Periksa Eks Sekjen Kementan Jadi Saksi dalam Sidang Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Periksa Eks Sekjen Kementan Jadi Saksi dalam Sidang Etik Nurul Ghufron

Nasional
Praperadilan Panji Gumilang Ditolak, Status Tersangka TPPU Sah

Praperadilan Panji Gumilang Ditolak, Status Tersangka TPPU Sah

Nasional
Golkar Sebut Ridwan Kamil Lebih Condong Maju pada Pilkada Jabar

Golkar Sebut Ridwan Kamil Lebih Condong Maju pada Pilkada Jabar

Nasional
Jokowi Harap RI Masuk OECD: Beri Manfaat agar Lompat Jadi Negara Maju

Jokowi Harap RI Masuk OECD: Beri Manfaat agar Lompat Jadi Negara Maju

Nasional
Pimpinan DPR Sebut Jurnalistik Investigasi Harus Diatur dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

Pimpinan DPR Sebut Jurnalistik Investigasi Harus Diatur dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

Nasional
4 Poin Krusial dalam Revisi UU MK, Evaluasi Hakim hingga Komposisi Anggota MKMK

4 Poin Krusial dalam Revisi UU MK, Evaluasi Hakim hingga Komposisi Anggota MKMK

Nasional
Kasus TPPU Hasbi Hasan, KPK Kembali Periksa Kepala Biro Umum Mahkamah Agung

Kasus TPPU Hasbi Hasan, KPK Kembali Periksa Kepala Biro Umum Mahkamah Agung

Nasional
Anggarannya Besar, Program Makan Siang Gratis Prabowo Bakal Dimonitor KPK

Anggarannya Besar, Program Makan Siang Gratis Prabowo Bakal Dimonitor KPK

Nasional
BNPB Salurkan Dana Bantuan Bencana Rp 3,2 Miliar untuk Penanganan Banjir Lahar di Sumbar

BNPB Salurkan Dana Bantuan Bencana Rp 3,2 Miliar untuk Penanganan Banjir Lahar di Sumbar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com