Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Pastikan Pelayanan STNK dan TNKB di Kepulauan Riau Sesuai Prosedur, Jasa Raharja dan Korlantas Polri Gelar Supervisi

Kompas.com - 28/07/2023, 12:54 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Jasa Raharja bersama Korps Lalu Lintas (Korlantas) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melaksanakan kegiatan supervisi pelayanan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) di Kepolisian Daerah (Polda) Kepulauan Riau, Rabu (26/07/2023).

Hadir dalam kesempatan itu Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A Purwantono, Direktur Regident Korlantas Polri Yusri Yunus, dan Direktur Operasional Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana yang diterima Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kepulauan Riau Tabana Bangun di ruang kerjanya.

Rivan menyampaikan, kegiatan bersama tersebut dilaksanakan guna memastikan proses pelayanan STNK dan TNKB di Samsat sesuai prosedur yang ditetapkan Korlantas Polri serta mengutamakan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Dengan kegiatan supervisi pelayanan STNK dan TNKB ini, kami mendorong pemeliharaan terhadap kinerja pelayanan regident kendaraan bermotor yang lebih baik,” katanya dalam siaran pers, Jumat (28/7/2023). 

Baca juga: Jaga Bonus Demografi 2030, Jasa Raharja dan KNPI Tekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas

Dengan demikian, Rivan berharap, pendapatan pajak kendaraan bermotor, termasuk Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLLJ) dapat meningkat, sehingga dapat mewujudkan jaminan kecelakaan lalu lintas bagi masyarakat.

Sementara itu, Yusri menyampaikan pentingnya inisiasi strategis program dalam meningkatkan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan SWDKLLJ. 

Dia juga menekankan pentingnya optimalisasi aplikasi samsat digital nasional (SIGNAL) yang bertujuan memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan SWDKLLJ.

Yusri berharap, seluruh jajaran terlibat aktif dalam mencapai target strategis tersebut melalui kegiatan supervisi itu.

“Pada akhirnya ini akan mampu mendorong peningkatan penerimaan pendapatan daerah dan perusahaan,” ujarnya. 

Yusri menyebutkan, hal tersebut juga akan berdampak positif pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat terkait administrasi kendaraan bermotor.

Baca juga: Kampanyekan Keselamatan Berlalu Lintas kepada Anak, Jasa Raharja Gelar Road Safety Ranger Kids 2023

Dia mengatakan, Tim Pembina Samsat Nasional berkomitmen untuk terus berkolaborasi dalam meningkatkan kualitas layanan dan pelayanan administrasi kendaraan bermotor di seluruh Indonesia. 

“Secara khusus juga bagi kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau,” ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com