"Mandatory Spending" Dihapus, Kemenkes: Kalau Dulu, Enggak Jelas Berapa Duit Kita Habiskan

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Kementerian Kesehatan Mohammad Syahril mengatakan, penganggaran di bidang kesehatan akan mengikuti program yang direncanakan (money follow program) pasca Undang-undang (UU) Kesehatan disahkan.

Diketahui dalam UU tersebut, pemerintah dan DPR RI sepakat menghapus anggaran wajib minimal (mendatory spending) di bidang kesehatan sebesar 5 persen dari APBN dan 10 persen dari APBD di luar gaji.

Syahril menilai, mekanisme penganggaran ini akan lebih efektif untuk mempercepat program prioritas di bidang kesehatan. Sedangkan jika dipatok sekian persen, anggaran akan terbuang percuma tanpa mengintensifkan program.

"Jadi kesimpulannya adalah money follow program. Jangan dibalik, kalau dulu program follow money, berapa duit kita habiskan, enggak jelas. Sekarang saatnya kita melakukan perbaikan demi untuk kemaslahatan ke depan," kata Syahril dalam konferensi pers secara daring, Sabtu (15/7/2023).

Baca juga: Mandatory Spending dan Masa Depan Kualitas Kesehatan Masyarakat

Syahril menyampaikan, melalui mekanisme itu, anggaran di bidang kesehatan akan berbasis pada kinerja.

Menurutnya, saat ini adalah waktu yang tepat untuk segera melakukan perbaikan, termasuk di bidang anggaran.

"Insya allah dengan UU ini memberikan keyakinan kita bahwa termasuk tadi, penganggaran tidak perlu harus spending mandatory, tapi dengan berbasis kinerja program transformasi layanan," ucapnya.

Di kesempatan yang sama, Pakar dan Epidemiolog dari Universitas Indonesia Pandu Riono menyebut, dihapusnya anggaran wajib dalam UU Kesehatan tidak perlu diributkan.

Pandu menilai, tidak adanya anggaran wajib bukan serta merta bidang kesehatan dipinggirkan. Sebab dalam praktiknya, alokasi anggaran kesehatan yang banyak pun tidak menjamin hasil keluarannya (outcome) akan baik.

Baca juga: Demokrat Tolak UU Kesehatan, Singgung Penghapusan Mandatory Spending di Pemerintahan SBY

"Tentang mandatory spending, itu enggak usah dipikirkan. Kenapa? Karena masalahnya adalah sekarang masalahnya bukan duit, masalahnya penyerapan anggaran pun banyak yang enggak benar. Anggaran besar ternyata juga tidak benar," tutur Pandu.

"Ini menurut saya masalahnya bukan di besarnya anggaran, tapi bagaimana anggaran itu sesuai kebutuhan yang memang direncanakan dan harus diimplementasikan, supaya hasil yang dibelanjakan sesuai," imbuh Pandu.

Sebagai informasi, hilangnya mandatory spending dalam beleid terbaru tentang kesehatan disoroti oleh banyak pihak.

Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) salah satunya, menyebut bahwa penghapusan mandatory spending sektor kesehatan sebesar 10 persen dari APBN dan APBD menjadi ketentuan yang bermasalah.

Baca juga: Pembelaan Menkes Soal UU Kesehatan, dari Pasal Mandatory Spending sampai Jalan Mulus Nakes Asing

Padahal, masih ada 58 dari 514 kabupaten/kota di Indonesia yang proporsi anggaran kesehatannya di bawah 10 persen pada 2021, dengan distribusi alokasi yang timpang.

Founder dan CEO CISDI, Diah Satyani Saminarsih menyampaikan, realita di lapangan memprihatinkan.

Prioritas pembangunan kesehatan nasional sulit terlaksana di daerah karena dalih keterbatasan anggaran.

"Sektor kesehatan juga kerap tidak menjadi prioritas dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Hilangnya mandatory spending anggaran kesehatan membuat tidak ada jaminan atau komitmen perbaikan untuk menguatkan sistem kesehatan di tingkat pusat maupun daerah,” jelas Diah.