Minta Tak Ada Menteri yang Bisnis di Pemerintahan, AHY: Ini Jeruk Makan Jeruk

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta tak ada menteri dalam Kabinet Indonesia Maju yang terlibat dalam bisnis di lingkungan pemerintah.

Sebab, ia menganggap, hal itu tak sesuai etika tata kelola negara dan pemerintahan, karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

“Menjadi tidak etis, jika menteri atau pejabat negara menjalankan bisnis. Sementara, ia berada dalam lingkaran pembuatan kebijakan dan regulasi, yang terkait langsung dengan bisnis itu,” ujar AHY dalam pidato politiknya yang tayang di Kompas TV, Jumat (14/7/2023).

Baca juga: AHY Heran, Ekonomi Turun, Pemerintah Malah Bangun Infrastruktur Besar-besaran

AHY mengatakan Demokrat juga mengawasi tata kelola pemerintahan. Ia meminta pemerintah bersikap tegas pada para menteri yang terindikasi menjalankan bisnis dan menggunakan anggaran negara untuk kepentingan pribadinya.

“Lebih tidak etis, kalau wilayah bisnis pejabat itu, menggunakan anggaran negara. Di mana ia terlibat dalam penyusunan APBN tersebut. Ini namanya ‘jeruk makan jeruk’, atau ‘berburu di kebun binatang’,” kata dia.

“Karenanya, Demokrat berpendapat, bisnis pejabat model begini harus dicegah dan dihentikan,” sebutnya.

Baca juga: AHY: Ada Tendensi Konsentrasi Kekuasaan di Tangan Presiden, meski Tak Sedalam Era Otoritarian

Terakhir, ia pun menganggap ada potensi gangguan pada demokrasi di Tanah Air. Salah satunya, kembalinya era otoriter.

AHY menuturkan, Demokrat menangkap sinyal kekuataan lembaga negara mulai terkonsentrasi hanya berada di tangan Presiden Joko Widodo.

“Sejarah memberikan pelajaran, kekuasaan tetap harus dikontrol oleh kekuasaan lain, agar tidak menciptakan model pemerintahan yang absolut dan totalitarian,” imbuh dia.