Jalankan Reformasi Birokrasi, Menteri Anas Ajak Pemkab Demak Susun Prioritas, dari Kemiskinan sampai Investasi

KOMPAS.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas terus menggelorakan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait reformasi birokrasi untuk pemerintah daerah (pemda). 

Di hadapan aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Demak, Anas meminta pemda menyusun skala prioritas dalam pelaksanaan birokrasi di Kabupaten Demak.

“Kita semua perlu skala prioritas karena tidak mungkin mengerjakan semua yang kita dengar, yang kita inginkan, dan yang diharapkan oleh orang sekaligus,” ujarnya. 

Anas mengatakan itu dalam acara Sapa ASN di lingkungan Pemkab Demak, Jumat (14/7/2023).

“Jadi, bupati, wakil bupati, kepala dinas harus bisa menentukan skala prioritas. Ini penting karena untuk mewujudkan birokrasi berdampak,” ungkapnya dalam siaran pers, Jumat.

Baca juga: Menpan-RB Dorong Pengelolaan Kanal Aduan SP4N-LAPOR! Lebih Aktif dan Berdampak

Dia berharap, skala prioritas dapat menjadi pemantik semangat bagi ASN untuk bekerja mencapai target yang telah ditentukan.

Pada kesempatan itu, Anas juga menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait reformasi birokrasi. 

Pertama, birokrasi harus dapat memberikan dampak. Kedua, birokrasi bukan lagi hanya sekadar tumpukan kertas. Ketiga, birokrasi harus dapat bergerak lincah dan cepat.

Untuk melaksanakan arahan Jokowi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) juga telah menyusun Reformasi Birokrasi (RB) Tematik. 

RB Tematik itu mempunyai empat area fokus utama, yakni pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta percepatan prioritas aktual presiden.

Baca juga: Menpan-RB Ajak Polri Bantu Akselerasi Reformasi Birokrasi Tematik

Oleh karena itu, birokrasi saat ini tidak lagi sekadar tumpukan kertas. Dalam hal ini, pemerintah mendorong birokrasi berdampak agar kerja birokrasi dapat dirasakan masyarakat lebih luas.

"Bupati harus mengubah strategi kerja kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Arahan Presiden Jokowi terkait reformasi birokrasi akan kencang larinya kalau digitalisasinya jalan. Tidak perlu lagi satu aplikasi untuk satu inovasi," ungkapnya.

Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) itu juga menjadikan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai prioritas. 

Terlebih, Kabupaten Demak telah memiliki MPP Hybrid Kota Wali yang diresmikan pada Februari 2023. 

Untuk itu, Anas mendorong MPP Kabupaten Demak dapat bertransformasi menjadi MPP Digital dengan memastikan keterhubungan internet hingga ke desa serta keberlangsungan budaya digital sudah berjalan dan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) digitalnya.

Baca juga: Implementasikan Reformasi Birokrasi Tematik di Daerah, Menpan-RB Sebut Butuh Dukungan Polri