Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Bidik 50 Kursi di Pemilu 2024, Targetkan Perolehan Suara Naik hingga 11 Juta

Kompas.com - 13/07/2023, 15:44 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sandiaga Uno menargetkan, PPP memperoleh 11 juta suara pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Sandiaga juga menargetkan perolehan kursi PPP di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota meningkat dibandingkan hasil Pemilu 2019 lalu.

"Tugas ini adalah mencapai target dari pemenangan pilpres juga menambah suara dengan target 11 juta suara maupun juga jumlah kursi, baik di DPR RI dan DPRD kabupaten/kota dan juga provinsi," kata Sandiaga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/7/2023).

Baca juga: Disebut Kabur dari KIB oleh Golkar, PPP: Bangun Kerja Sama Politik Perintah Konstitusi

Pada Pemilu 2019 lalu, PPP tercatat memperoleh 6,3 juta suara atau 4,52 persen perolehan suara sah yang membuat partai berlambang Kakbah ini memperoleh 19 kursi di DPR.

Sandiaga menuturkan, dengan target 11 juta suara pada Pemilu 2024, PPP mengincar mendapatkan 40-50 kursi di Senayan.

Untuk mencapai target tersebut, PPP ingin menyasar kelompok milenial dan generasi Z yang merupakan kelompok pemilih mayoritas.

Baca juga: Soal Nasib KIB, PPP Tunggu Golkar dan PAN Ikut Gabung Usung Ganjar

"Ini yang harus kita fokuskan. PPP relate, PPP itu nyambung banget sama anak-anak muda dengan tawaran peprcepatan pembangunan yang fokus pada sisi ekonomi," ujar Sandiaga.

Untuk pemilihan presiden, Sandiaga menegaskan bahwa keputusan mengenai pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung berada di tangan pimpinan partai politik.

Kendati demikian, Sandiaga mengaku siap untuk menjadi calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo yang sudah dideklarasikan sebagai bakal calon presiden dari PPP.

"Pak Mardiono akan ditugaskan untuk melobi dan memberikan suatu keyakinan kepada koalisi agar bakal calon wakil presiden dari PPP ini bisa ditentukan, bisa dipilih menjadi pendamping dari calon presiden yang sudah ditentukan sebelumnya," ujar Sandiaga.

Untuk diketahui, Sandiaga ditunjuk sebagai ketua Bappilu PPP dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) VI PPP di Jakarta, Sabtu (17/6/2023) lalu.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu juga ditunjuk untuk menjadi bakal calon wakil presiden dari PPP.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com