Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sudah Kerja Sama dengan PPP, PDI-P Akui Terus Komunikasi ke Lima Parpol Parlemen Ini

Kompas.com - 12/07/2023, 23:17 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengakui bahwa partainya terus menjalin komunikasi politik menuju Pemilu 2024 dengan lima partai politik di parlemen.

Hal itu disampaikan Hasto setelah menyatakan bahwa sejauh ini PDI-P sudah membangun kerja sama politik Pemilu 2024 dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Perindo dan Partai Hanura untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (bacapres).

"Komunikasi politik terus dilakukan, dengan Bang Doli (Waketum Golkar Ahmad Doli Kurnia) dari Golkar, kami terus melakukan komunikasi. Dengan Partai Amanat Nasional (PAN), kemudian bahkan dengan Demokrat pun kami menjalin komunikasi dengancbaik. Juga dengan PKB dan Gerindra," ucap Hasto dalam acara Satu Meja The Forum yang ditayangkan Kompas TV, Rabu (12/7/2023) malam.

Baca juga: PAN Ngotot Ajukan Erick Thohir Jadi Cawapres, Bisa ke Koalisi PDI-P atau Gerindra

Hasto menyatakan pentingnya komunikasi antar partai politik terus dilakukan. Meski tak memungkiri bahwa pada akhrinya masing-masing parpol akan saling berkontestasi pada Pemilu 2024, baik dalam arti bekerja sama dalam satu koalisi atau dalam koalisi yang berbeda.

"Tema hari ini sangat penting karena kita membangun semangat persaudaraan, semangat gotong royong. Boleh jadi kita berkontestasi, dan kerja sama politik sebagaimana tampil dalam Satu Meja ini merupakan satu hal yang sangat sangat baik. Kita tampilkan gagasan terbaik bagi Indonesia Raya kita," ujar Hasto.

Politikus asal Yogyakarta ini lantas ditanya oleh jurnalis senior Harian Kompas sekaligus pembawa acara Budiman Tanuredjo, seperti apa langkah lanjutan yang dilakukan PDI-P dalam beberapa bulan menjelang pendaftaran pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden.

Baca juga: Tanggapi Ajakan Kerja Sama PDI-P, PKB: Proposal Kami Tunggal, Cak Imin Cawapres

Menjawab pertanyaan itu, Hasto mengungkap bahwa partainya tengah melakukan penggodogan terhadap nama-nama bakal calon wakil presiden (bacawapres) pendamping Ganjar Pranowo.

Sejauh ini, setidaknya ada sepuluh nama yang disebut bakal mendampingi Ganjar. Mulai dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Polhukam Mahfud MD, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Menparekraf Sandiaga Uno hingga Menteri BUMN Erick Thohir. 

Adapun Ganjar Pranowo sudah ditetapkan sebagai bakal calon presiden (bacapres) PDI-P sejak 21 April 2023.

"Pada tanggal 22 April, Presiden Jokowi sudah menyampaikan ke publik, nama nama yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Kemudian Ibu Megawati Soekarnoputri menambahkan, sehingga ada 10 bakal calon wakil presiden yang digodog pada bulan Juli dan Agustus," imbuh dia.

Baca juga: Sebut PDI-P Ajak Kerja Sama Politik untuk Pemilu 2024, PKB: Kita Sampaikan ke Gerindra

Sebagai informasi, PDI-P sudah membangun kerja sama politik dengan satu partai parlemen DPR, yaitu PPP sejak 30 April 2023.

Hasto menyebut, PDI-P dan PPP mempunya hubungan yang sangat dekat, tidak hanya lokasi kantor yang bersebelahan di Jl Diponegoro, Menteng.

"Jadi PPP ini saudara tua kita, 5 hari kebih tua dari PDI-P. Karena itu dengan seizin Bu Megawati, pertemuan untuk mengukuhkan kerja sama partai politik dalam rangka menguatkan sistem presidensial ini, mohon izin untuk dibuka," kata Hasto, Minggu (30/4/2023).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Akan Tentukan Lagi Status Anwar Usman dalam Penanganan Sengketa Pileg

MK Akan Tentukan Lagi Status Anwar Usman dalam Penanganan Sengketa Pileg

Nasional
Sidang Putusan Praperadilan Panji Gumilang Digelar Hari Ini

Sidang Putusan Praperadilan Panji Gumilang Digelar Hari Ini

Nasional
Mati Suri Calon Nonpartai di Pilkada: Jadwal Tak Bersahabat, Syaratnya Rumit Pula

Mati Suri Calon Nonpartai di Pilkada: Jadwal Tak Bersahabat, Syaratnya Rumit Pula

Nasional
Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesoris Mobil

Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesoris Mobil

Nasional
PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

Nasional
SYL Mengaku Tak Pernah Dengar Kementan Bayar untuk Dapat Opini WTP BPK

SYL Mengaku Tak Pernah Dengar Kementan Bayar untuk Dapat Opini WTP BPK

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Lembaga Penyiaran Berlangganan Punya 6 Kewajiban

Draf RUU Penyiaran: Lembaga Penyiaran Berlangganan Punya 6 Kewajiban

Nasional
Draf RUU Penyiaran Wajibkan Penyelenggara Siaran Asing Buat Perseroan

Draf RUU Penyiaran Wajibkan Penyelenggara Siaran Asing Buat Perseroan

Nasional
Draf RUU Penyiaran Atur Penggabungan RRI dan TVRI

Draf RUU Penyiaran Atur Penggabungan RRI dan TVRI

Nasional
[POPULER NASIONAL] 'Curhat' Agus Rahardjo saat Pimpin KPK | Banjir Bandang di Sumbar Tewaskan Lebih dari 40 Orang

[POPULER NASIONAL] "Curhat" Agus Rahardjo saat Pimpin KPK | Banjir Bandang di Sumbar Tewaskan Lebih dari 40 Orang

Nasional
Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Nasional
KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

Nasional
Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Nasional
Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com