Disebut Kabur dari KIB oleh Golkar, PPP: Bangun Kerja Sama Politik Perintah Konstitusi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi tak ambil pusing partainya disebut Partai Golkar kabur dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), usai mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (bacapres).

Ia mengingatkan bahwa membangun koalisi atau kerja sama politik merupakan hak partai politik yang dijamin oleh Konstitusi atau Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Satu hal ya yang harus juga kita ketahui, membangun kerja sama antar partai politik, ya, atau koalisi, adalah perintah dari konstitusi. (Pasal) 6A ayat 2 jelas di sana. Jadi bukan hanya dilindungi oleh Undang Undang Dasar 45, tapi juga perintah," kata Arwani dalam acara Satu Meja The Forum yang ditayangkan Kompas TV, Rabu (12/7/2023) malam.

Baca juga: Sudah Kerja Sama dengan PPP, PDI-P Akui Terus Komunikasi ke Lima Parpol Parlemen Ini

Dalam hal ini, pasal yang dimaksud menyebutkan bahwa pasangan capres dan cawapres diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu.

Selain perintah konstitusi, soal membangun koalisi juga melihat pentingnya kesamaan gagasan atau visi yang dibawa partai partai politik.

Jika gagasan dan visi partai politik itu menemui kesepahaman, maka koalisi bisa terbentuk.

"Yang ketiga, tentu ada sejarah, ada perjalanan-perjalanan yang menguatkan antara kekuatan dua partai itu sehingga bisa menyatu," imbuh dia.

Baca juga: Soal KIB, Waketum Golkar: Sekarang Sudah Mulai Rugi karena PPP Kabur

Namun, Arwani tak memerinci apa saja kesamaan sejarah yang dimiliki PPP dan PDI-P.

Ia hanya menyampaikan bahwa ketiga hal tersebut tentu menjadi pertimbangan PPP dalam menentukan arah kerja sama politik atau koalisi.

"Dengan segala pencermatan, dengan segala perhitungan memutuskan untuk melakukan kerja sama politik dengan PDI Perjuangan, tentu itu didasari tadi tiga hal tadi," ujarnya.

"Tidak ada misalnya saling meninggalkan. Jadi kalau sudah perintah konstitusi, maka, menang kalah saya kira itu bagian komitmen pengabdian kita kepada bangsa dan negara," tambah dia.

Adapun Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia tidak menampik, KIB mulai merugi setelah PPP kabur. Hal itu disampaikan Doli dalam forum yang sama.

Baca juga: Soal Golkar Wacanakan Bentuk Poros Baru, PPP Sebut Sudah Bersama PDI-P Usung Ganjar

Mulanya, forum yang dihadiri para elite partai politik di koalisi pemerintahan itu membicarakan soal untung-rugi koalisi.

Doli mengatakan, Golkar membangun koalisi bersama PAN dan PPP jauh-jauh hari bukan hanya untuk berpikir menang dalam Pemilu 2024.

"Kami bertemu dengan PAN dan PPP membicarakan apa yang kami bangun narasi tentang Indonesia ke depan," kata Doli.

"Kami sambil menunjukkan kalau pembicaran pilpres ini jauh-jauh hari sebelum hari H pendaftaran, kami sudah bisa berdialektika dengan sesama partai maupun masyarakat," ucap dia.

Namun, pada akhirnya, sebut Doli, KIB sudah mulai menunjukkan kerugian.

Baca juga: PPP Wacanakan Koalisi Besar Usung Ganjar, PAN: Jika Beda Pilihan, KIB Tinggal Pusara

Sebab, PPP mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang mana kader PDI-P, untuk menjadi bakal calon presiden 2024.

"Pada akhirnya kalau bicara tentang untung rugi, sekarang sudah mulai agak rugi-rugi karena PPP sudah mulai kabur," kata Doli yang disambut tawa elite politik lainnya.