Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Demi Pelayanan Kesehatan yang Baik, Freeport Dukung Pelaksanaan Riskesdas Kabupaten Mimika 2022

Kompas.com - 12/07/2023, 09:49 WIB
Inang Sh ,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Syarifah Liza Munira menerima kunjungan jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika, Provinsi Papua Tengah, Rabu (5/7/2023). 

Pada kesempatan itu, Pemkab Kabupaten Mimika menyampaikan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2022.

Pemkab Mimika melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Mimika bersama PT Freeport Indonesia dan Yayasan Pusat Inovasi Kesehatan (Pikat) yang berafiliasi pada Fakultas Kedokteran Universitas Udayana melaksanakan Riskesdas Kabupaten Mimika 2022.

Kepala BKPK Syarifah Liza Munira pun mengapresiasi kemitraan sejumlah pihak dalam pelaksanaan Riskesdas Kabupaten Mimika 2022. 

“Apresiasi atas inisiatif, upaya dan hasil yang sudah dilakukan Dinkes Kabupaten Mimika dengan melibatkan peran serta swasta dan masyarakat di sana. Keterlibatan stakeholder di daerah sangat penting untuk memastikan pengumpulan data yang dilakukan,” ujarnya dalam siaran pers, (12/7/2023). 

Baca juga: Kemendag Bakal Keluarkan Izin Ekspor Tembaga Freeport Pekan Ini

Liza mengatakan, kebijakan kesehatan harus ditetapkan berdasarkan data dan bukti (evidence). Berdasarkan data hasil riset, pemerintah dapat memberikan layanan kesehatan yang sesuai. 

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) ingin mendorong pemerintah daerah (pemda) dapat meningkatkan pendataan kesehatan. 

Selain pendataan rutin, pemda juga diharapkan melakukan surveilans kesehatan dengan baik sehingga dapat memberikan intervensi yang tepat. 

Hasil Riskesdas Kabupaten Mimika tahun 2022 diserahkan Kepala Dinkes Kabupaten Mimika Reynold Ubra. 

Reynold berharap, hasil Riskesdas Kabupaten Mimika tahun 2022 dapat diteruskan kepada lintas kementerian dan lembaga di tingkat pusat.

Baca juga: Bahlil: Freeport Harus Bangun Smelter di Papua, Jangan Kita Ditipu-tipu Terus...

Dengan begitu, riskesdas tersebut dapat bermanfaat untuk penyusunan arah kebijakan bagi kabupaten di wilayah Daerah Otonomi Baru Provinsi Papua Tengah. 

“Riskesdas ini menjadi role model kemitraan pemerintah dan swasta untuk isu-isu kesehatan. Kami mendorong kabupaten atau kota lain secara mandiri dapat melakukan riskesdas sebagai tolok ukur dari visi dan misi kepala daerah di Indonesia,” ujarnya. 

Reynold mengatakan, sebagai perwujudan Satu Data Kesehatan oleh Kemenkes, pihaknya menyerahkan data-data hasil riset tersebut agar dapat diakses para peneliti. 

Untuk diketahui, Riskesdas Kabupaten Mimika 2022 mengukur beberapa variabel yang dapat menunjukkan derajat kesehatan Kabupaten Mimika.

Variabel itu berkaitan dengan pengetahuan, perilaku, lingkungan, ketersediaan air bersih, penyakit berbasis lingkungan, akses pelayanan kesehatan, dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat. 

Halaman:


Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com