TNI Jadi Beking Sindikat Perdagangan Orang, Puspen TNI: Kirim Surat, Nama dan di Mana

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda Julius Widjojono meminta Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyerahkan data jika benar-benar ada oknum dari TNI terlibat dalam kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Kapuspen meminta BP2MI bersurat kepada Panglima TNI Laksamana Yudo Margono.

“Jika ada informasi lain sebaiknya langsung bersurat ke Panglima TNI, nama oknum dan lokasi di mana,” kata Julius dalam keterangannya, Rabu (5/7/2023).

Julius menyebutkan, Panglima TNI sangat konsisten terhadap reward (penghargaan) dan punishment (hukuman) terhadap segenap prajuritnya.

Baca juga: Mahfud Sebut 5 Oknum Pejabat Sudah Ditetapkan Tersangka Kasus Perdagangan Orang

“Reward akan diberikan kepada prajurit yang berprestasi dan punishment bagi prajurit yang secara sah terbukti melakukan tindakan pelanggaran hukum,” ucap Julius.

“Bukankah TNI berhasil menggagalkan banyak penyelundupan TKI?” kata Julius.

Sebelumnya, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan, ada oknum dari Polri dan TNI dalam kasus TPPO.

Bahkan, sebut Benny, ada oknum di lembaganya yang terlibat.

Baca juga: Polisi Bongkar Perdagangan Orang Bermodus Magang ke Jepang tetapi Malah Jadi Buruh Tanpa Libur

“Ini era keterbukaan, saya katakan ada oknum Polri terlibat, oknum TNI terlibat, oknum kementerian/lembaga terlibat, pemda terlibat, dan oknum di BP2MI. Saya ingin fair mengatakan ini,” kata Benny saat konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (4/7/2023).

Delapan bulan lalu, kata Benny, dirinya memecat salah satu staf BP2MI yang diduga terlibat TPPO.

“Saya umumkan melalui konpers live lewat media sosial agar ada hukuman sosial,” ujar Benny.