Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Prabowo Diminta Jokowi Bikin Rencana Jangka Panjang Pertahanan untuk 25 Tahun

Kompas.com - 30/06/2023, 19:11 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengungkapkan dirinya diminta Presiden Joko Widodo untuk membuat rencana jangka panjang pertahanan untuk 25 tahun ke depan.

Permintaan itu disampaikan Jokowi kepada Prabowo saat baru terbentuknya Kabinet Indonesia Maju periode 2014-2019.

Prabowo mengatakan bahwa Presiden Jokowi memiliki perhatian yang besar terhadap pertahanan.

“Kurang lebih dua minggu setelah saya dilantik, beliau panggil saya, beliau sampaikan begini, ‘Menhan, saya minta rencana jangka panjang. Tolong buatkan saya rencana utuh 25 tahun. Karena saya ingin bagaimana pertahanan kita untuk 25 tahun’,” kata Prabowo dalam wawancaranya dengan Najwa Shihab yang ditayangkan di Youtube, Jumat (30/6/2023).

Prabowo pun tertegun. Sebab, Jokowi yang ia kenal bukan berasal dari latar belakang militer, pun belum pernah mengenyam pendidikan militer.

Baca juga: Menhan Prabowo: Elite Kita Terlalu Nyaman sehingga Merasa Pertahanan Itu Tak Penting

Berbeda dengan dirinya yang besar dari Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dan pernah menjadi Danjen Kopassus.

“Beliau memberi tugas, memberi petunjuk, minta dibuatkan rencana 25 tahun. Saya tertegun, saya kembali, kita susun,” kata Prabowo.

Prabowo menuturkan, negara sekaya Indonesia pada hakekatnya akan selalu diganggu.

“Bahkan sebelum ada Republik Indonesia, selama Nusantara, kerajaan-kerajaan kita, kita selalu diganggu,” kata Prabowo.

Prabowo mengatakan, tantangan di bidang pertahanan saat ini adalah terkait pola pikir di jajaran elit.

Prabowo menyebutkan, jajaran elit terlalu nyaman dan lama berada dalam zona nyaman.

“Mindset elit kita menurut saya terlalu nyaman. Kita terlalu lama berada dalam comfort zone. Kita berada dalam masa yang relatif damai lama, sehingga elite kita semua merasa ‘oh keadaan damai ini adalah keadaan yang normal’,” kata Prabowo.

Baca juga: Prabowo: Saya Nyaman dengan Pak Jokowi, Beliau Tak Suka Pidato Panjang-panjang...

Padahal, menurut Prabowo, keadaan damai merupakan keadaan yang sangat sulit dipertahankan dan sangat mahal.

Ia menambahkan, negara di sekeliling Indonesia merupakan sahabat.

“Jadi kita merasa tidak ada ancaman. Ini yang sangat berat. Dengan kita merasa tidak ada ancaman, akhirnya menurut saya, elite kita merasa bahwa pertahanan itu tidak terlalu penting,” tutur Prabowo.

“Pertahanan itu ‘nice to have’, tetapi tidak vital,” ucap Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Menurut Prabowo, dalam pelajaran ilmu politik dan ilmu bernegara manapun, pertahanan itu vital.

“Kita bisa aman, bisa makmur, karena kita bisa mempertahankan negara kita, teritori kita, wilayah kita. Kenapa kita pertahankan wilayah kita di darat dan di laut? Karena di wilayah kita itu banyak kekayaan,” kata Prabowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com