Puan Minta Pelaksanaan Ibadah Haji 2023 Dievaluasi Usai Disorot Karena Banyak Kekurangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani meminta pelaksanaan ibadah haji 2023 dievaluasi, setelah beberapa waktu terakhir mendapat banyak sorotan karena berbagai kekurangannya.

Ia menekankan, pemerintah harus memiliki strategi antisipasi menghadapi situasi darurat saat pelaksanaan haji.

"Saya memahami Pemerintah dan petugas haji sudah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, tapi harus ada upaya perbaikan agar ke depan penyelanggaraan haji bisa lebih baik dan tidak membuat jemaah haji kita kesulitan," kata Puan dalam keterangannya, Jumat (30/6/2023).

Baca juga: Temukan Sejumlah Masalah, DPR Minta Pelaksanaan Haji Tahun Depan Lebih Profesional dan Manusiawi

Hal ini disampaikannya menanggapi kejadian ribuan jemaah haji Indonesia yang terlantar dan tertahan di Muzdalifah dari dini hari sampai sore menunggu bus jemputan untuk menuju ke Mina.

Diketahui, mereka duduk di tepi jalan terjemur terik matahari tanpa ada perbekalan makanan dan minuman yang cukup.

Puan mengatakan, penyelenggara haji perlu memiliki sistem manajemen krisis untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak bisa diprediksi.

Baca juga: Wakil Ketua Komisi VIII DPR Bertemu Kemenag Bahas Overcapacity Tenda Jemaah Haji, Ini Hasilnya

"Kejadian di Muzdalifah memang di luar kendali. Kami berharap ke depan perbaiki manajemen antar jemput jemaah, termasuk untuk makanan. Bagaimana kita mengantisipasi agar dalam kondisi sulit yang tak terhindarkan, jemaah tetap nyaman dan aman,” tutur Puan.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) ini berharap pemerintah sigap mencari jalan keluar jika terjadi situasi darurat, sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terburuk.

Salah satunya adalah kepadatan lalu lintas yang kerap terjadi saat musim haji, serta kondisi perbekalan para jemaah yang menipis pasca wukuf di Arafah.

Baca juga: Komisi VIII DPR Bakal Panggil Kemenag untuk Evaluasi Total Penyelenggaraan Haji 2023

Menurut Puan, arus lalu lintas dari Mekkah ke Mina diketahui dalam kondisi padat sehingga membuat bus jemaah haji tersendat dan terlambat sampai ke lokasi penjemputan jemaah.

"Kejadian seperti ini bisa menjadi bahan pembelajaran agar ke depannya lebih baik. Selain antisipasi, juga diperlukan kesigapan dari petugas,” ucap Ketua DPP PDI-P ini.

Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Hilman Latief menyesalkan kelambanan perusahaan Mashariq dalam menyiapkan layanan jemaah haji Indonesia di Muzdalifah dan Mina.

Diketahui, proses pemberangkatan jemaah dari Muzdalifah ke Mina sempat mengalami keterlambatan.

Baca juga: Komisi VIII Beri 5 Catatan Penyelenggaraan Haji: Mashariq Tak Penuhi Komitmen-Manajemen Transportasi Bermasalah

Kini, layanan konsumsi di Mina juga tidak terdistribusi dengan baik dan lancar. Potensi lainnya adalah ketersediaan kasur yang tidak sesuai jumlah jemaah.

"Kita sudah sampaikan protes keras ke Mashariq terkait persoalan yang terjadi di Muzdalifah. Kita juga meminta agar tidak ada persoalan dalam penyediaan layanan di Mina," ujar Hilman dilansir siaran pers Kemenag, Kamis (29/6/2023).

"Kita akan terus kawal ini, agar Mashariq bergerak lebih cepat dalam penyiapan layanan bagi jemaah haji," katanya lagi.